Jakarta, (Analisa). Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan testpile (uji tiang pancang) terhadap perencanaan pembangunan jembatan sepanjang 1,4 kilometer meter yang menghubungkan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten, Nurmutaqin di Jakarta, Senin (18/2), mengatakan pihaknya bersama Pemkab Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan izin pembangunan jembatan yang berada di Pulau C Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
"Izin yang sudah terbit adalah Izin Mendirikan Prasarana (IMP) dari DKI Jakarta, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kabupaten Tangerang dan persetujuan pembangunan jembatan dari Pak Gubernur Banten," kata Mutaqqin saat melakukan supervisi dan meninjau lokasi pembangunan jembatan tersebut di Pulau C Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara.
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan penghubung DKI Jakarta-Banten tersebut seluruh anggarannya dikeluarkan pihak swasta yakni PT Kukuh Mandiri Lestari. Kemudian nantinya setelah pembangunannya selesai, jembatan itu akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Banten dan DKI Jakarta sesuai kewenangan di masing-masing wilayah.
"Jembatan ini dibangun PT Kukuh Mandiri Lestari dan setelah selesai akan diserahkan ke pemerintah, menjadi milik pemerintah, nanti fungsinya bukan hanya milik PT Kukuh tapi juga masyarakat umum," katanya.
Dia menambahkan, jalan ini nantinya nyambung dengan jalan Provinsi Banten, atau yang disebut jalan cincin dari Dadap Tangerang terus sampai ke Tanara, Tirtayasa, Pontang, sampai Kawasan Kesultanan Banten.
Ia mengatakan, selama proses pembangunan, pihaknya meyakini tidak akan mengganggu aktivitas warga yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Sebab, menurutnya, sejauh ini warga bersama pengembang selalu berjalan bersama-sama dan nantinya dibuatkan alur untuk para nelayan.
"Proses pembangunan jembatan dan operasional jembatan tidak mengganggu aktivitas nelayan, ke nelayan akan disiapkan alur pelayaran dengan cara pengerukan lumpur, lokasi pembangunan jembatan juga tidak mengganggu hutan mangrove dan tidak menggusur kawasan pemukiman warga," katanya.
Menurutnya, dari segi ekonomi, masyarakat sangat Banten secara umum sangat diuntungkan terhadap pembangunan jembatan itu, mengingat jembatan tersebut nantinya sebgaia alternatif jalan menuju Bandara Soekarno Hatta yang akan memperpendek jarak dan waktu tempuh.
"Kalau melewati jalan yang ada sekarang ini di daerah Kosambi menuju Jakarta, agak jauh dan macet. Nah, kalau ada jembatan ini, bisa menghemat waktu sekitar satu jam," katanya.
Menurutnya, jembatan yang direncanakan pembangunannya selesai selama satu tahun tersebut diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp700 miliar. Anggaran tersebut seluruhnya akan ditanggung pihak swasta yang mengelola kawasan di Pulau C di Kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara.
Kepala Balai Geoteknik Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR, Fahmi Aldiamar menambahkan, pihaknya masih meneliti kontur tanah dan kedalaman beton atau tiang pancang jembatan yang akan dibangun di atas air laut.
"Pada saat pelaksanaan nanti diuji juga, apakah tercapai atau tidak, dari segi quality control sudah sesuai apa belum dengan sitepan-nya, tinggal kami cek yang di dalam laut karena faktor ketidakpastiannya lebih tinggi, kedalaman lumpur dan segala macamnya," kata Fahmi.
Pihaknya sedang menyiapkan untuk pengujian tiang pancang (testpile) yang akan membutuhkan waktu sekitar empat bulan.
"Kalau sudah selesai nanti kita lihat hasil pengujiannya sesuai perencanaan atau tidak," katanya.
Ia mengatakan, dalam perencanaan pembangunan jembatan tersebut diperkirakan akan mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. (Ant)
