Medan, (Analisa). Pemerintah pusat harus mengubah juknis penggunaan dana BOS dengan menambah alokasi untuk pembelian fasilitas komputer agar bisa digunakan untuk pelaksanaan UNBK. Selama ini, dana BOS bisa digunakan untuk membeli fasilitas komputer dengan batasan tertentu.
Demikian diungkapkan anggota Komisi E DPRDSU, Zulfikar menanggapi banyaknya sekolah yang belum siap melaksanakan UNBK di Sumut. Meski menurut dinas pendidikan, Sumut telah siap 100 persen untuk UNBK. Menurutnya, di lapangan banyak sekolah yang belum siap karena kekurangan komputer.
"Walaupun ada kebijakan, sekolah meminjam komputer, penggabungan lokasi ujian atau siswa diharuskan membawa laptop. Tapi pengertian kesiapan harusnya bukan hanya terpaksa siap, melainkan harus benar-benar siap. Siswa diminta membawa laptop sendiri, itu contoh pengertian kesiapan yang salah," katanya, Rabu (27/2) di gedung DPRDSU.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah memfasilitasi dengan membolehkan sekolah menggunakan dana BOS untuk pembelian komputer. Dalam juknis penggunaan BOS, menurut Zulfikar, alokasi pembelian fasilitas komputer hanya dibolehkan 5 persen. Ia meminta agar juknis tersebut diubah lebih fleksibel agar sekolah bisa memenuhi fasilitas komputer untuk pelaksanaan UNBK. Sebab, pelaksanaan UNBK merupakan tuntutan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat harus turut merealisasikan.
"Sementara Pemprovsu juga harus mempersiapkan kesediaan listrik, jaringan, dan lainnya yang menjadi potensi masalah. Jangan sampai muncul masalah di lapangan saat hari H. Ini juga terkait anggaran, UNBK ini kebijakan pusat, harusnya pusat memfasilitasi dengan dana alokasi khusus (DAK) atau melonggarkan penggunaan dana BOS," tegasnya.
Dalam juknis penggunaan dana BOS yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, ditetapkan dana BOS boleh digunakan untuk pembelian komputer maksimal lima unit per tahun per satuan pendidikan serta tidak boleh lebih dari Rp10.000.000 per unitnya. Bahkan spesifikasi minimal komputer juga diatur dalam juknis tersebut. Serta diperbolehkan membeli satu unit laptop per tahun per satuan pendidikan dengan maksimal harga Rp10.000.000 per unit.
Anggota Komisi E lainnya, Juliski Simorangkir berharap UNBK dapat berjalan lancar di Sumut. Ia mengatakan, Komisi E telah berulang kali menggelar RDP dengan Dinas Pendidikan Provsu dan kunker ke setiap kabupaten memastikan kesiapan masing-masing sekolah untuk mengikuti UNBK.
"Memang masih banyak kekurangan seperti kekurangan perangkat komputer yang sesuai standar sehingga sekolah terpaksa meminjam atau menyewa dari tempat tertentu . Masih ada juga sekolah yang tidak dapat mengakses internet sehingga pada saat ujian terpaksa pindah ke sekolah lain," jelasnya.
Ia juga meminta PLN memastikan tidak ada pemadaman listrik saat UNBK berlangsung serta menganjurkan sekolah untuk mempersiapkan genset sebagai cadangan listrik jika diperlukan.
"Masih banyak yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan UNBK yang lancar di Sumut. Kita harapkan tidak ada hambatan pada saat pelaksanaan," katanya. (amal)
