Analisadaily (Medan) - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan melaksanakan Review Kurikulum Tahap III. Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan kurikulum 7 (tujuh) program studi yang mempunyai payung hukum untuk diterapkan pada tahun ajaran baru 2019/2020.
Direktur Politeknik Pariwisata Medan, Anwari Massatip mengatakan, ini merupakan tuntutan penggunaan kurikulum yang mutakhir, sesuai dengan kebutuhan industri dan harus menyesuaikan dengan Mutual Recognition Agreement on Tourism Professionals (MRA TP) yang menjadi acuan pengembangan SDM pariwisata di Indonesia agar lebih kompetitif di pasar internasional, terutama pasar SDM pariwisata ASEAN.
“Tuntutan review dan pengembangan kurikulum ini juga sejalan dengan program Poltekpar Medan dalam bidang akreditasi kampus berskala nasional (BAN PT, AIPT) dan internasional (ISO 9001:2015 dan Tedqual),” kata Anwari, Kamis (11/4).
Selain itu, lanjutnya, sesuai dengan arahan Menteri Pariwisata bahwa mahasiswa yang lulus harus mampu menjadi seorang entrepreneur muda, sehingga review kurikulum ini dimaksudkan juga untuk menambahkan kurikulum kewirausahaan dalam proses pembelajaran.
Dalam kegiatan review kurikulum ini Politeknik Pariwisata Medan mengundang narasumber, Endrotomo seorang dosen jurusan entrepreneur dan bergabung dalam Tim Learning Center di Universitas Ciputra. Endrotomo juga merupakan Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Tim Penyusun SN Dikti 2014, Tim Penyusun KKNI, dan Belmmawa Kemenresdikti 2005-2017.
“Untuk saat ini kami akan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan sebagai dosen atau pejabat dalam menyiapkan dan mengondisikan materi serta kurikulum sesuai dengan kebutuhan industry, sehingga saat lulus mereka sudah siap bersaing di dunia luar. Kami juga menyiapkan kurikulum kewirausahaan dalam pembelajaran mahasiswa dan siap mendukung Geopark Toba,” terang Anwari.
Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisataan (DBPIKK) Kementerian Pariwisata, Ni Wayan Giri. Dikatakan Ni Wayan, saat ini perkembangan dunia sangat pesat, dan setiap orang harus siap untuk selalu berubah atau dinamis, melakukan penyesuaian dengan situasi yang berkembang.
“Dan harus memanfaatkan teknologi untuk membantu kita menyukseskan pekerjaan dan target yang diberikan,” ucapnya.
Ni Wayan juga mengatakan, Poltekpar Medan merupakan salah satu stakeholder yang bertugas dalam perkembangan Geopark Danau Toba. Dirinya mengimbau, Poltekpar Medan harus bisa memaksimalkan pemanfaatan Geopark Toba bagi pendidikan.
“Saya senang dengan kondisi saat ini, dan pembangunan yang dilaksanakan di Politeknik Pariwisata Medan. Masih ada 8 tugas yang harus kita selesaikan untuk pencapaian Danau Toba sebagai salah satu Geopark UNESCO,” sebutnya.
Diungkapkannya, Menteri Pariwisata sudah berkomitmen untuk membantu menyelesaiakan tugas tersebut, dan salah satu yang telah dilakukan adalah mengirimkan surat kepada UNESCO untuk menyatakan kesiapan Indonesia bersungguh-sungguh melakukan 8 tugas tersebut.
“Seluruh stakeholder seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Pengelola Geopark, BPODT, Politeknik Pariwisata Medan, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba dan stakeholder lain yang terkait, harus bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk menyelesaikan tugas ini,” ungkapnya.
