Analisadaily (Langkat) - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, berang atas kekisruhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langkat, Sumatera Utara, Kamis (16/5).

"Kalapas sudah nonaktif. Bukan hanya Kalapas, Karutan dan semua yang ada di sini. Karena saya sudah dengar tadi, seperti pungli dan lain lain. Semua diangkat, semua Bedol Desa," ucap Yasonna saat mengunjungi Lapas Narkotika Kelas III Langkat, Sabtu (18/5).

Bedol Desa sesegera mungkin dilakukan untuk mengantikan Kalapas, Bachtiar Sitepu dan pegawai lainnya. Ia juga melarang pengurus yang dinonaktifkan masuk ke Lapas. "Berbahaya kalau dimasukkan ke situ. Penyakit," ungkapnya.

Yasonna menyebut, mengenai adanya 21 tuntutan para napi seperti banyaknya pungli, kekerasan, ketidak adilan, remisi, hingga Pembebasan Bersyarat (PB) yang tidak dipenuhi, secara bertahap akan ditindaklanjuti.

"Mengenai koperasi harus kita buat. Soal air, kita baru ada dua sumur bor. Kita juga sudah punya remisi sistem online, dan harus betul-betul diperhatikan," sambung Yasonna.

Mengenai banyaknya napi yang memegang handphone, bahkan sempat memvideokan proses kericuhan hingga viral di medsos, Yasonna menyebut, itu sebagai bentuk bobroknya mental pengurus Lapas.

"Makanya semua pengurus Lapas dibuang. Dari dulu kita katakan bersihkan, tetapi mental pegawainya sudah begitu, sudah rusak dah. Sekarang harus keras," tegasnya.

Yasona juga mengatakan, itu terjadi karena ada kekerasan yang dilakukan sipir penjara saat melakukan penggeledahan kepada narkoba.

"Penemuan narkoba harus ditindaklanjuti, itu benar. Yang tidak benar, perbuatan yang memaksa siapa saja hingga menyebabkan penganiayaan yang dilihat warga binaan dan menimbulkan emosi yang mendalam," terangnya.

Saat ini, Kalapas Narkoba Langkat, M Tavip yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Kemenkumham Sumut.

Hingga kini, napi yang berhasil diamankan 113 orang dari 176 yang kabur. 63 lainnya masih dalam pengejaran.