Oleh: Nurhijrani.
Banyak alumni perawat dari berbagai kampus kesehatan di Indonesia yang tidak merata sebarannya. Banyak juga alumni yang memilih bekerja di kawasan ramai atau perkotaan dan tidak mau ditempatkan di wilayah pedesaan atau terpencil. Padahal ada daerah menjanjikan upah atau insentif yang memadai. Hal ini memang pilihan yang manusiawi, namun menyebabkan banyaknya perawat yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.
Ada pula yang bekerja hanya sebagai perawat sukarela di instansi kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Para perawat ini bekerja secara sukarela. Mungkin mereka beranggapan daripada menganggur tidak masalah menjadi sukarela. Namun tak dapat dipungkiri nasib perawat sukarela kini semakin tak menentu, banyaknya sukarelawan di instansi kesehatan menjadi polemik tersendiri.
Dalam kamus besar Bahasa indonesia (KBBI) sukarela berarti kemauan sendiri atau dengan kata lain rela hati tanpa menuntut upah atau gaji. Jadi perawat sukarela ini hanya datang bekerja tanpa mengharapkan apa-apa selain agar ilmu yang dipelajari selama kuliah dapat terasah terus dan tidak terlupakan. Meski demikian, ada juga instansi kesehatan yang memberikan upah namun tidak seberapa.
Contohnya seperti di Rumah Sakit Wilayah Maros, salah satu rumah sakit di Sulawesi Selatan. Mereka hanya diberi upah Rp 300.000 per bulan. Itu pun diterima sekali dalam tiga bulan (Tribunmaros 20/12/2018). Secara logika, upah sebesar itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Mirisnya nasib seperti itu juga dialami oleh perawat yang sudah bekerja bertahun tahun bahkan belasan tahun.
Dilansir dari Inews.id 26/03/2019, kejadian serupa di atas juga terjadi di Mamuju dan Polewali Mandar. Bahkan di Polewali Mandar perawatnya hanya digaji Rp 100.000 per bulan. Hal inilah yang memicu timbulnya aksi demo, di mana beberapa waktu lalu, seluruh perawat sukarela yang ada di RSUD maupun di Puskesmas serta mahasiswa dari beberapa kampus melakukan aksinya di beberapa titik di Lapangan Pancasila, kantor DPRD Polman, RSUD Polewali Mandar dan Kantor Bupati.
Dikutip dari Mamujupos.com 4/4/2019 aksi mereka yang dipimpin oleh Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Polman dan Aliansi Masyarakat Polman Bersatu (AMPB) juga menuntut beberapa hal. Pertama, menuntut upah layak sesuai UMK dengan dasar surat permenkes dan permendagri. Kedua, meminta kepada pemerintah untuk menekankan kepada kepala institusi klinik, rumah sakit milik TNI, Polri dan swasta agar perawat yang berstatus sukarela diberi upah yang layak.
Ketiga, meminta kepada pemerintah untuk memberikan solusi kepada perawat sukarela yang telah melewati batas umur, tidak masuk dalam kategori daftar K2. Keempat, PPNI meminta agar DPRD Polman merealisikan janjinya memberikan Upah 2 milyar kepada perawat.
Kejadian tentang tuntutan perawat sukarela perihal aturan upah mereka sebenarnya sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 2018 lalu.
Contohnya terjadi November 2018 lalu di Lampung. Mereka menyuarakan nasib mereka ke Kantor Walikota mendesak agar Walikota memperhatikan dan mengambil kebijakan terhadap nasib tenaga medis. Kejadian serupa di waktu hampir bersamaan juga tejadi di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dengan persoalan yang sama.
Dari polemik nasib perawat sukarela di era sekarang, tentu kita perlu melirik kembali, jika memang masih ingin menjadi perawat, ada baiknya kita memilih langkah lain. Pertama, sebagai perawat selalu meningkatkan skill dan pengetahuan dengan cara mengikuti pelatihan agar bisa mencari pekerjaan di perusahaan yang memiliki klinik atau rumah sakit swasta.
Belakangan Rumah Sakit Swasta gajinya lebih menjanjikan dengan sistem kontrak dan ramah pengangkatan sebagai pegawai tetap.
Kedua, mengikuti training untuk bekerja di luar negeri seperti negara Jepang, Kuwait, Arab Saudi dan beberapa negara lain yang masih banyak membutuhkan perawat dan memiliki kerja sama internasional dengan Indonesia.
Ketiga, jika perawat memiliki skil dan pengetahuan yang mumpuni bisa saja perawat membuka praktik klinik sendiri, seperti praktik perawatan luka mandiri.
Seperti halnya PNS yang memiliki gaji menurut Peraturan Pemerintah PP No.15 Tahun 2019 dengan golongan I/A Atau masa kerja 0 tahun Rp 1.560.800 dan gaji tertinggi PNS dengan golongan IV/E atau masa kerja lebih 30 tahun Rp 5.901.200, hal ini bisa kita bandingkan dengan perawat yang hanya diberi gaji Rp 300.000 perbulan. Padahal kalau dipikir beban kerja perawat sukarela hampir sama bobotnya dengan perawat PNS.
Harapannya, hal ini menjadi acuan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan regulasi yang jelas tentang aturan perekrutan tenaga kerja dan kejelasan upah yang perlu diberikan agar nasib perawat sukarela tidak terkatung katung. Selain itu, lapangan kerja medis untuk lulusan keperawatan perguruan tinggi semakin dibuka lebar dan dipastikan gajinya.
Persoalan ini sebenarnya terdapat dalam Nawa Cita presiden Jokowi yakni berfokus pada upaya dan promosi percepatan peningkatan kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, tentu diperlukan tenaga medis salah satunya perawat sebagai penyedia layanan di Rumah Sakit dan wadah medis lainnya guna memberikan pelayanan prima terhadap kesehatan masyarakat. Karena itulah apa jadinya jika perawat tidak diperhatikan statusnya di tengah tanggung jawabnya yang besar.
(Penulis adalah dosen Akademi Keperawaan Syekh Yusuf Gowa, Sulawesi Selatan, alumni Pascasarjana Magister Kesehatan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Utara, alumni S1 Keperawatan di STIKES Nani Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan)
