Oleh karena itu, Pemko Medan melalui dinas perhubungan diharapkan bisa serius membenahi parkir di Medan yang persoalannya sudah sangat kompleks.
"Kebocoran parkir ini dinikmati oleh oknum, seperti jukir liar dan jukir resmi yang menyalahgunakan aturan. Tidak jarang pengguna kenderaan kecewa dengan sikap jukir yang menetapkan tarif di luar ketentuan," tegas anggota DPRD Medan Daniel Pinem menanggapi perparkiran di Kota Medan, Senin (15/7).
Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, regulasi tentang parkir itu sebenarnya sudah ada. Lewat Perda Parkir Tepi Jalan dan Perda Pajak Parkir. "Jadi jika ada yang melanggar, dinas perhubungan punya wewenang menindak, seperti mencabut izin parkir, jika ada parkir liar bisa kerja sama dengan kepolisian menangkapnya,” tegas Daniel.
Persoalan parkir di Medan menurut anggota Komisi IV DPRD Medan ini sangat banyak. Selain parkirnya berlapis, juru parkir liar menjamur. Belum lagi petugas parkir resmi tapi mengutip parkir di luar ketentuan. Seperti tidak memiliki karcis dan menagih tarif di luar ketentuan.
“Plang parkir yang memberitahukan kelas parkir dan tarif-tarif yang berbagai jenis kenderaan ada di plang. Tapi plang tersebut sudah tidak ada lagi, tapi pihak dishub tidak menggantinya. Akibatnya jukir menyamaratakan tarif karena peraturan yang dipampangkan untuk diketahui masyarakat sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.
Pihak dishub, lanjut Daniel, sering menyarankan kepada masyarakat agar jangan membayar kepada jukir jika tidak menunjukkan karcis dan berseragam lengkap. Tapi masyarakat tidak mau ribut dan repot dikarenakan uang seribu, dua ribu dan tiga ribu rupiah.
“Karena masyarakat tidak mau jadi konflik karena uang receh, tapi kalau tarif tidak sesuai aturan dan pihak terkait tidak mau tahu, tentu orang kecewa dan marah. Peraturan dibuat untuk ditegakkan. Dishub harus memasang lagi plang tarif parkir, DPRD Medan siap menampung anggarannya, agar jukir nakal tidak membodoh-bodohi orang parkir,” tegasnya.
Selain tarif parkir berbagai jenis kenderaan, Dishub Medan juga harus memaparkan pada plang sampai jam berapa di satu ruas jalan dikenakan parkir. Kemudian apakah hari libur juga dikenakan tarif parkir di tepi jalan umum masih dikenakan atau libur.
“Itulah yang belum diketahui masyarakat umum. Kalau hari libur jukir masih mengutip parkir. Padahal peraturannya bebas parkir, lalu masuk ke kantong siapa uang parkir yang dikutip, semua harus jelas-jelas dipaparkan kepada masyarakat,” tuturnya. (mc)
