Analisadaily (Medan) - PLN pernah membayarkan kompensasi sebesar Rp 50 miliar kepada pelanggan pada tahun 2015. Saat itu krisis listrik berdampak pada pemadaman massal dan bergilir di Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Eksekutif Vice Presiden PLN Opersional Regional Sumatera, Supriadi, dalam Dialog Publik dengan tema 'Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik. Kompensasi Hanya untuk Warga Ibu Kota atau Seluruh Rakyat Indonesia', di Medan.

Supriadi menjelaskan, untuk kompensasi pemadaman listrik diberikan kepada seluruh pelanggan PLN di seluruh Indonesia, tidak ‎diskriminatif‎ dengan membedakan pelanggan di setiap daerah di tanah air.

"Di Sumut, kami pernah kompensasi, bayarkan kepada pelanggan sampai Rp 50 miliar di tahun 2015. Khusus di Medan bisa mencapai Rp 12 miliar," katanya, Rabu (14/8).

Supriadi mengungkapkan, untuk pembayaran kompensasi tidak secara tunai, melainkan dengan pemotongan tagihan listrik pada bulan selanjutnya. Kompensasi diberikan secara nasional di Indonesia, bila terjadi pemadaman listrik.

"Untuk di Kota Medan sudah ada komitmen, gangguan listrik tidak boleh sampai 7 kali per hari, dalam sebulan masih terhitung durasi 4 jam‎, 10 menit, dan 9 detik secara komulatif pemadaman, dan masih standar mutu pelayanan," sebutnya.

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, yang jadi pembicara, menuturkan, PLN sudah sepantasnya langsung di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo dan tidak lagi di bawah naungan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

"Ini untuk mengantisipasi permasalah secara teknis mengakibatkan pemadaman listrik, sehingga merugikan masyarakat. Langsung aja, menjadi Kementerian PLN yang langsung koordinasi dengan presiden," ucapnya.

Politisi dari Partai PDI-P tersebut juga mengkritik kebijakan yang dilakukan PLN setelah didatangi Presiden Jokowi, dengan langsung mengeluarkan kompensasi bagi pelanggannya. Hal itu menurutnya Diskriminatif.

"Bagaimana terhadap masyarakat di luar Ibu Kota Jakarta yang mengalami pemadaman listrik. Besok-besok terjadi pemadaman listrik langsung datangi saja kantor PLN. Didatangi eksekutif langsung berbicara kompensasi. Ini suatu mengejutkan," ungkapnya.