Oleh: Jonson Rajagukguk SSos MAP.

Menguatnya ideologi pra­gmatisme da­­­lam du­nia politik kita merupakan se­buah buk­ti bahwa sifat egois, indi­vi­dua­lis, menang sendiri, berpikir sek­ta­rian ada­­lah musuh utama penghalang ke­mer­de­kaan kita saat ini. Oleh para filsuf dari Tiong­­kok dengan tegas dan bijak­sana me­ngatakan musuh terbesar ma­nusia bu­kan­lah orang lain, tetapi dirinya sendiri (Man's greatest enemy is not someone else, but himself).

Berangkat dari pemahaman ini se­sung­guhnya keserakahan, hedonisme, ko­rupsi, ketamakan, menang sendiri adalah penyakit yang kata kuncinya datang dari diri kita sendiri. Bagaimana mengatasinya tentu bukanlah orang lain se­bagai solusi, te­tapi diri sendiri. Arti­nya, penegakan hukum yang kuat, desain pen­didikan hanya­lah sebuah instrumen untuk mem­ba­ngun karakter, tanpa ada kemauan un­tuk berubah (will change) dari diri sendiri tentu semuanya itu akan sulit. Pakar ma­najemen perubahan dari UI, Prof Dr Rhenald Khasali menga­takan, kalau tidak mau berubah, ya digilas zaman.

Setelah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terpilih sebagai Presiden RI me­lalui proses politik yang panjang dan sam­pai pada Mahkamah Konstitusi, ter­jadi “pergeseran isu” (issue shifting) saat ini. Fokus para politisi saat ini adalah me­lirik apakah kadernya parpol bisa ma­suk menteri atau tidak. Menteri adalah muara dari koalisi yang dibangun dalam sistem politik. Saat ini diskusi mengenai jatah menteri sudah semakin menguat. Dalam kongres PDIP, Mega­wati Soekar­no­putri dengan jelas, bahkan tegas mengatakan jatah PDI-Perjuangan harus lebih banyak sebagai pemenang pemilu dan pengusung utama Jokowi. Bahkan Ibu Mega dengan gamblang mengatakan seha­rusnya PDI-P bisa dapat 6 jatah men­­teri. Apakah salah statment Ibu Mega tersebut? Sah-sah saja. Dalam alam demokrasi kebebasan menge­mu­ka­kan pendapat selalu mendapat jaminan.

Yang jadi permasalahan, seperti apa ka­binet yang kita butuhkan di tengah arus kemajuan (flow of progress) zaman saat ini. Para ahli menyebut era sekarang ini dengan berbagai istilah. Ada yang me­­­nga­takan era millenial, era internet ge­­nerasi kelima, era disruptif, era In­dus­tri 4.0, bahkan ada juga memu­lai­nya de­ngan era millenium ketiga (1999). Se­mua jaman yang disebutkan di atas ten­tu berkorelasi dengan ke­majuan se­buah bangsa.

Kata Kunci

Apapun istilah yang dipergunakan oleh para pakar tersebut dalam menyi­kapi zaman, kompetensi, komitmen, inovasi, kreasi, produktivitas adalah kata kunci untuk bisa menghadapinya. Saat ini istilah revolusi industri 4.0 sudah jadi “tranding topic”. Istilah Industri 4.0 saat ini terus jadi bahan diskusi yang sangat me­narik. Di mana-mana orang membuat se­minar dengan topik industri 4.0. Ada yang membuat diskusi mengenai peran guru di era Industri 4.0, peran roha­nia­wan di era industri 4.0, gereja di era In­dustri 4.0, perguruan tinggi di era indutrsi 4.0. Semua topik di atas meru­pakan konse­kuensi dari kemajuan zaman yang harus dihadapi kalau tidak ingin jadi penonton.

Masalahnya dalam konteks pe­me­rin­ta­han, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa sukses meng­hadapi indutrsi 4.0? Bukankah era ini menuntut inovasi tingkat tinggi di level maksimal kalau kita ingin jadi pemain utama? Dalam hal inilah elite politik ha­rus berkaca, menyadari, dan perlu mela­kukan permenungan bahwa zaman ini bukan zaman coba-coba. Zaman ini mem­butuhkan komitmen, menuntut ino­vasi, menuntut kerja keras. Dengan me­lakukan pengacaan diri tentu semua kita akan berhati-hati dalam membuat wa­cana, secara khusus bagi parpol yang menginginkan jatah di kementerian se­bagai lokomotif perubahan. Sementara ke­menterian adalah ujung tombak dan pem­bantu presiden menghadapi industri 4.0 yang medan tempurnya sangat rumit. Dalam hal inilah “profesionalisme habis” (exhausted professionalism) sangat dibutuhkan dalam membangun kabinet yang hebat dan mampu “mem­baca” tanda-tanda zaman.

Saat ini “gerak kemajuan” pendidikan rakyat makin bagus. Bayangkan dalam kasus angkutan online seperti Gojek dan Grab bisa mengalahkan negara dalam hal ini Dinas Perhubungan. Pergerakan teknologi digital yang dilakukan oleh masyarakat membuat Dinas Perhu­bungan kelabakan, kalau tidak ingin malu dikatakan kalah. Ini adalah sebuah gambaran betapa kompetensi dan keah­lian adalah modal utama (main capital) yang tidak bisa ditolerir lagi.

Saat ini bangsa kita tengah berada pada usia yang ke 74. Tentu bukan usia yang muda, tetapi sudah cukup matang, bahkan kalau bisa dibilang sudah tua. Lantas, dengan usia kemerdekaan kita yang saat ini pada usia ke 74, apa capaian yang sudah kita raih dengan melakukan perbandingan dengan negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia? Tanpa melakukan studi banding saja kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kedua negara tetangga ini unggul (superior) dari kita dalam semua hal. Kita masih bicara pada level Asia Tenggara, belum dengan negara Jepang, Korea Selatan, atau Eropa.

Malaysia dan Singapura dalam hal pen­­didikan, kualitas pelayanan publik, per­­tumbuhan ekonomi, mutu lulusan per­­­­guruan tinggi, tata kelola UKM, pe­ne­­gakan hukum kita kalah dengan me­reka. Mereka sangat serius dalam me­ngelola negaranya. Sangat beda dengan kita yang saat ini masih mencari formula ber­negara yang baik dan benar. Artinya, proses berbangsa dan bernegara yang kita jalankan belum mampu menja­wab tan­tangan jaman, menjawab kebutuhan rakyat (answer the needs of the people ) saja sampai saat ini masih sulit. Tetapi setelah Jokowi terpilih jadi Presiden harus kita akaui banyak capaian yang kita perolah sebagai sebuah bangsa. Arah ber­negara kita sudah menunjukkan in­di­kator yang bagus. Penataan negara per­lahan mulai makin bagus. Pembangunan infra­struktur yang jelas dengan menggunakan APBN dan APBD mulai menunjukkan kinerja yang cukup bagus.  Untuk melan­jutkan tren pemerintahan yang positif ini tentu butuh menteri yang profesional. Kita butuh menteri yang sangat kompeten dalam mengurus negara.

Kompetensi menteri tentu harus didukung oleh komitmen kebangsaan yang kuat. Dalam hal inilah sebenarnya presiden harus diberikan berimprovisasi dalam memilih menterinya. Artinya, menteri yang terpilih haruslah terukur, teruji, punya kompetensi dan mampu membangun visi kebangsaan yang kolektif kolegial dengan melihat peluang jauh ke depan. Dalam hal inilah kabinet kompeten dan visioner adalah solusi menghadapi industri 4.0 di tengah usia bangsa ini sudah mencapai 74 tahun.

Untuk inilah parpol perlu menyadari dan berkaca siapa dirinya. Saatnya parpol iklas dan tulus, siapapun menteri yang terpilih asalkan punya visi, kompetensi, komitmen terhadap bangsa inilah yang didahulukan, sekalipun dalam politik yang sangat riil ini sangat sulit terwujud karena minus kenegarawanan parpol sudah berada pada titik nadir, sementara surplus dalam hal pragmatisme.

Penutup

Era industri 4.0 adalah sebuah zaman yang menuntut inovasi (demand innovation), kreasi, kompetensi, dan komitmen. Kalau kita ingin jadi pemain atau aktor utama tata kelola negara harus diberikan pada ahlinya, bukan dengan coba-coba. Kabinet Kerja yang kita inginkan harus datang dari proses yang baik dan benar. Hak prerogatif Presiden harus kita dahulukan dalam memilih kabinet yang ahli dan punya komitmen. Jangan sandera presiden dengan alasan balas jasa pada Pilpres 2019.

Ingat, yang memilih presiden adalah rakyat dan bukan parpol. Dalam hal inilah kabinet yang ahli, punya komitmen, visioner adalah solusi untuk mengatasi tan­tangan zaman di era industri 4.0 se­bagai perenungan khusus bagi kita semua di usia yang ke 74 ini. Dirgahayu HUT RI ke -74. Mer­deka....Mer­deka...Horas NKRI. ***

Penulis Pengajar Tetap Administrasi Publik FISIP Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan/Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Unimed.