Ankara, (Analisa). Dalam langkah tegas baru pemerintah terhadap partai pro­Kurdi, Turki, Senin (19/8) men­copot walikota terpilih tiga kota di  daerah tenggara berpenduduk Kurdi terkait dugaan keterlibatan dengan pemberontak.  Mereka digantikan dengan  pilihan pemerin­tah.

Wali kota di Diyarbakir, Mardin dan Van, di tenggara Kurdi, dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk keanggotaan organisasi teroris dan menyebarkan propa­ganda kelompok teroris.

Menjelang pemilihan daerah di seluruh negeri pada Maret lalu, Presiden Tayyip Erdogan memp­eringatkan langkah sema­cam itu terhadap pejabat terpilih jika mereka diketahui memiliki konek­si dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang beraliran militan.

"Demi kepentingan investigasi, mereka sementara dicopot dari jabatan mereka sebagai tindakan pencegahan," kata per­nyataan itu, merujuk pada Walikota Diyar­bakir Selcuk Mizrakli, Wali Kota Mardin Ahmet Turk dan Wali Kota Van Bedia Oz­­gokce Ertan.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan di Twitter bahwa polisi menahan 418 orang di 29 provinsi dalam penyelidikan yang menar­get­kan para tersangka yang memiliki hubungan dengan kelom­pok militan PKK.

Pencopotan wali kota mengu­langi pe­mecatan puluhan wali kota pada 2016 atas tuduhan yang sama, yang merupakan bagian dari pembersihan yang dimulai setelah kudeta gagal.

Hampir 100 wali kota dan ribuan anggota partai dipenjara dalam tindakan keras yang mengundang keprihatinan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE).

Menjelang pemilihan Maret lalu, Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu mengatakan 178 kandidat pemilu saat ini sedang diselidiki atas dugaan memiliki hubungan dengan PKK.

Erdogan pada waktu itu mem­pe­ringatkan bahwa wali kota Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi dapat kembali diber­hentikan jika mereka, seperti para pendahulu mreka, dianggap memiliki ikatan dengan kalangan militan.

Erdogan sering menuduh HDP punya kaitan dengan PKK, yang dituduh sebagai kelompok teroris oleh Turki, UE dan AS. HDP menolak tuduhan tersebut.

PKK pernah melancarkan pemberon­takan pada 1984, me­ngakibatkan lebih  40.000 orang tewas dalam konflik tersebut. (AP/es/Ant/Rtr)