Oleh: Sagita Purnomo. Pembangunan sarana dan prasarana men­jadi hal yang sangat penting bagi kota metropolitan seperti Me­dan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilak­sanakan dengan kajian matang, efektif dan terukur sesuai daya tampung serta daya dukung wilayah tersebut. Jangan sampai pembangunan dilaksanakan untuk sekadar memenuhi hasrat pejabat tanpa memikirkan pang­kal dan ujung­nya. Secara teori, setiap pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat luas, namun realitanya tak jarang pem­ba­ngunan justru tidak memberi manfaat apa­pun alias hanya meng­hambur-ham­burkan anggaran saja. Hal itu terjadi dika­renakan apa yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah itu.

Contoh nyata proyek pembangunan tanpa manfaat (unfaedah) di Kota Medan dapat dijumpai pada proyek sky bridge yang menghubungkan Lapangan Mer­deka dengan Stasiun KAI-Medan, yang selesai dibangun Desember 2014. Sam­pai saat ini proyek dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar tersebut tidak memberi manfaat apapun bagi warga kota karena tak kunjung difungsikan dan terbengkalai.

Pembangunan jembatan penye­bera­ngan orang (JPO) di sejumlah titik juga tidak kalah mengenaskan. Mayoritas masyarakat Kota Medan enggan meng­gunakan JPO dan tetap memilih untuk menyeberang jalan sembarangan. JPO justru beralih fungsi menjadi medium reklame liar tak berizin dan banyak pula JPO yang rusak, keropos dan bahkan ada bagian besi (anak tangga) dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab.

Proyek bus Trans Medan yang sempat heboh di 2013 saat ini hanya menyisih­kan puing-puing halte bus saja. Busnya tak terealisasi, halte yang telah dibangun justru rusak dan beralih fungsi menjadi tempat berjualan atau hunian sementara kaum jalanan. Banyaknya proyek pem­ba­ngunan yang terbengkalai dan tidak ber­manfaat seakan mencerminkan rendah­nya kualitas dan kemampuan para pejabat dalam menjalankan tupoksinya. Su­ngguh sangat disayangkan uang rak­yat terbuang percuma untuk mendanai pembangunan yang tiada guna.

Terus Dibiarkan

Setelah pembangunannya rampung di penghujung tahun 2014, sampai saat ini belum jelas kapan sky bridge akan dioperasikan. Karena terus ditelantarkan begitu saja tanpa adanya penjagaan, banyak komponen sky bridge tersebut yang rusak dan dicuri. Plafon/atap yang jebol, lantai keramik dan dinding kaca yang pecah, serta hilangnya sejumlah tiang/baut besi. Sudah banyak suara yang mendesak Pemko Medan agar segera memfungsikan bangunan ini, namun sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda atau tindakan apapun.

Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah, mengatakan bahwa terbeng­ka­­­lai­­nya sky bridge karena Pemko Me­dan dan PT KAI masih sama-sama me­nu­nggu. “PT KAI menunggu kesia­pan Pem­ko Medan untuk membuka dan me­ngo­­perasikan sky bridge. Sedangkan Pem­­­ko Medan menunggu PT KAI me­nye­­­le­saikan proyek double track,” ujarnya.

Menurut dia, walau masih menunggu Pemko Medan tetap harus melakukan perawatan terhadap proyek ini. Jangan sampai sky bridge terlalu lama dibiarkan terbengkalai seperti sekarang. Ia me­minta masyarakat untuk mendukung program Pemko Medan ini, termasuk parkir sky bridge yang telah dibuka. Artinya, masyarakat jangan ada lagi parkir kendaraan di depan stasiun.

“Paling tidak ada perawatanlah, jangan dibiarkan seperti itu. Jadi, nanti ke­tika PT KAI sudah selesai maka ting­gal dipergunakan saja. Jangan pula se­olah-olah dibuat baru lagi. Kita berharap ada keterbukaan Pemko Medan dalam persoalan ini. Bahkan, kalau bisa gan­deng pihak ketiga (swasta) untuk mem­buat lahan parkir baru di bawah La­pangan Merdeka (basement). Jadi, digali lalu dibuat parkir seperti di Malaysia. Apa­bila bisa terwujud, tentu semakin mo­dern Kota Medan ini nantinya,” tuturnya. (sentralberita.com)

Senasib

Banyaknya proyek pembangunan yang terbengkalai dan rusak semakin jelas menunjukkan bahwa para pejabat di kota ini memang tidak memiliki kepedulian akan aset-aset kota. Selain sky bridge dan beberapa proyek yang penulis jelaskan di atas, juga terdapat sejumlah pembangunan yang tak ber­manfaat lainnya. Sebut saja pem­bangu­nan kanal banjir di Titi Kuning. Proyek yang diharapkan mampu mengatasi masalah banjir di Kota Medan ini belum memberi manfaat berarti dalam pengen­dalian banjir kota. Di kawasan jalan sekitar jalan seperti Jalan Ka­tamso (kampung baru), STM, Ma­rendal dan Johor, apabila memasuki musim peng­hujan menjadi langganan banjir dengan tingkat genangan air yang cukup tinggi. Kanal yang tadinya ditujukan untuk mengendalikan banjir, malah justru ber­alih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan mengembala ternak.

“Sangat disayangkan, kanal yang dibangun dengan dana ratusan miliar, malah jadi proyek sia-sia. Padahal dibangun untuk mencegah banjir di Kota Medan. Tapi ternyata, air tergenang tidak mengalir di kanal. Kita jadi tak mengerti, bagaimana studi banding mereka dulu­nya,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS. (jurnal­polisi.com)

Selain kanal, instalasi Alat Ukur Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk mengukur kualitas udara sejak tahun 2012, saat ini kondisinya banyak yang rusak dan tidak berfungsi. Seperti ISPU di persimpangan pos polisi lalu lintas Jalan Pemuda, di persim­pangan Jalan Mongonsidi, Kawasan Industri Medan, Pinang Baris, Jalan Patimura (persisnya di simpang Jalan Jamin Ginting). Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Medan, Rajud­din Sagala, sangat menyayangkan banyaknya ISPU yang dibiarkan tak berfungsi atau rusak. Padahal, alat tersebut diyakini sangat berguna bagi masyarakat agar bisa mengetahui secara langsung tingkat pencemaran udara yang sedang terjadi.

Selain itu, alat tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Medan dalam pe­nanga­nan pence­maran udara khususnya. Alat ukur tersebut merupakan hibah yang dipe­roleh Pemko Medan. Hanya saja, diduga hibah tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang pe­me­liharaan dan perbaikan. “Tetapi bukan berarti alat itu dibiarkan tak berfungsi. Harusnya DLH bisa menganggarkan untuk memperbaiki itu agar hibah alat itu tidak sia-sia dan mubazir,” jelasnya (medan­bisnis­daily.com)

Terlepas apapun kondisi dan ma­sa­lah­­nya, Pemko Medan bersama dengan pihak terkait lainya harus segera ber­koordinasi demi menyelesaikan ber­bagai pro­blem tersebut. Menyandang status sebagai kota metropolitan, harusnya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung akti­vi­t­as warga kota, bukan sebaliknya. Jangan sampai proyek pembangunan yang telah mene­lan anggaran besar itu justru semakin menjadi beban atau menimbulkan masalah baru akibat penelantaran aset. Semoga ke depan tidak ada lagi uang rakyat yang terbuang percuma hanya untuk pembangunan tanpa manfaat. ***

Penulis adalah Alumni UMSU.