Jakarta, (Analisa). Pengamat intelijen dan keamanan negara Stanislaus Riyanta mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan kunci pemerintah dalam mengantisipasi sekaligus memberantas berkembangnya paham radikal.
"Pemerintah punya kunci di Kominfo dan Kemenag. Kemenag jangan hanya mengurusi naik haji saja, Kemenag harus tegas terkait ajaran menyimpang," kata Stanislaus dalam diskusi bertajuk Mengembangkan Patriotisme di Kisaran Bahaya Laten Khilafah di Jakarta, Kamis (22/8) malam.
Dia mengatakan di sisi lan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memegang peran penting dalam bertindak tegas melalui pemblokiran setiap situs internet yang mengandung ajaran radikal.
Dia meyakini pemerintahan Jokowi akan semakin tegas terhadap kelompok radikal di periode kedua nanti. Ketegasan pemerintah itu, menurut dia, akan selalu dibenturkan isu pemerintah memusuhi Islam.
Oleh karenanya dia mengatakan seluruh masyarakat Indonesia harus memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah.
"Ketegasan pemerintah harus kita dukung. Jangan pemerintah di-bully kita diam saja," jelas Stanislaus Riyanta.
Lebih jauh dia meminta Presiden Jokowi selektif dalam memilih menteri sekaligus pimpinan BUMN kelak, agar kementerian dan lembaga tinggi negara khususnya instansi BUMN tidak disusupi orang-orang berpaham radikal.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut sekitar 3% personil TNI terpaapr radikalisme dan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.
Radikalisme juga sudah menyusup ke lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Guna mengatasi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengetatkan proses rekrutmen bagi para ASN. (Ant)
