Tanjungpinang, (Analisa). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, Sriwati, menyatakan kebutuhan anggaran untuk pilkada serentak 2020 naik menjadi Rp89 miliar.
"Usulan awal Rp76 miliar, tapi dalam perkembangannya ternyata ada beberapa tambahan anggaran lagi," kata Sriwati, Jumat (16/8).
Menurut Sriwati, penambahan anggaran itu terkait permintaan KPU RI supaya badan ad hoc pemilu digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) serta didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selama ini, badan ad hock pemilu yang meliputi PPK, PPS dan KPPS digaji di bawah UMP dan tidak mendapatkan jaminan sosial BPJS.
"Persoalan ini akan kami bahas lagi bersama Pemprov Kepri sebelum penandatanganan NPHD nanti," ujarnya.
Sriwati mengaku meski anggaran yang dibutuhkan KPU meningkat, namun pihaknya tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Kepri.
"Kalau pemprov misalnya hanya sanggup memberikan Rp82 miliar, ya kita sesuaikan pula kebutuhannya," imbuhnya.
Plt Gubernur Kepri, Isdianto menyambut baik usulan KPU mengenai UMP dan jaminan sosial BPJS untuk badan ad hoc pemilu.
Menurut dia, hal itu menjadi terobosan baru pada pelaksanaan Pemilu tahun depan.
Kendati begitu, Isdianto mengaku belum bisa menjanjikan anggaran senilai Rp89 miliar itu terealisasi sepenuhnya.
"Kami lihat dulu kekuatan keuangan daerah, yang jelas tetap diperhatikan," imbuhnya.
Mantan Kepala Dispenda Kepri itu menambahkan, seluruh anggaran pilkada 2020 akan dialokasikan pada APBD murni 2020 mendatang.
Sementara pada APBD perubahan 2019 ini tidak dianggarkan sama sekali, meskipun tahapan pilkada 2020 sudah dimulai pada September mendatang.
"Anggarannya di APBD perubahan memang tidak ada, tapi kami tetap mencari solusi agar tahapan pilkada di September ini dapat berjalan," tutur Isdianto. (Ant)
