Oleh: Fahrin Malau. SETIAP 21 Agustus, diperingati Hari Maritim Nasional. Ini mengingatkan kalau Indonesia memiliki kekayaan laut luar biasa. Seandainya kekayaan hasil laut dapat dikelola maksimal, bisa dipastikan tingkat kesejahteraan akan jauh kebih baik.

Tidak ada lagi terdengar cerita para nelayan yang kesulitan menangkap ikan. Tidak ada lagi nelayan di bawah garis kemiskinan. Tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pulau terpencil sulit berpergian dan harus membeli barang kebutuhan dengan harga mahal.

Kekayaan hasil laut Indonesia tidak saja pada ribuan jenis ikan, tapi juga ada pertambangan dan energi. Lebih jauh lagi, keindahan laut Indonesia dapat meningkatkan sektor pariwisata, transportasi, dan sebagainya. Sayang­nya, masih kurang maksimal dikelola, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

menurut Anggota DPRD Sumatera Utara, Brilian Moktar, selama ini pemerintah kurang serius memper­hati­kan kekayaan laut. Akibatnya banyak dicuri negara lain. Meski kini peme­rintah pusat mulai mau mengelola laut dengan baik, disayangkan masih ada menteri yang belum mampu me­nerjemahkan kebijakan yang digariskan.

“Masih ada, bagi mereka semua adalah proyek yang banyak berhitung dengan angka. Bukan dengan serius melaksanakan visi dengan baik dan benar,” katanya. Menurut Brilian, tol laut sangat strategis bagi Indonesia sebagai negara maritim, apalagi dengan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Keseriusan pemerintah dalam mem­be­rantas illegal fishing sebagai bentuk melindungi kedaulatan negara dan memberi efek jera kepada pencuri ikan di perairan Indonesia. Sudah ratu­san kapal yang ditenggelamkan karena men­curi ikan di perairan Indonesia. Bayang­kan, bila pemerintah tidak serius mem­berantas illegal fishing, banyak keka­yaan laut Indonesia dibawa lari ke negara lain.

Walau praktik illegal fishing masih terjadi, setidaknya sudah menurun. Dengan keseriusan pemerintah membe­rantas illegal fishing, diharapkan keka­yaan laut Indonesia dapat terlindu­ngi. Sebagai negara kepulauan, moda trans­porasi yang perlu dikembangkan melalui jalur laut. Program tol laut yang dica­nangkan pemerintah pusat sangat tepat, khususnya dalam pengiriman barang.

Bila moda transportasi barang mengandalkan darat atau udara saja, maka akses menuju satu pulau ke pulau lainnya akan menghadapi kendala. Dengan tol laut, pengiriman barang bisa dilakukan secara massal dan biaya lebih murah.

Sangat Besar

pelaku ekspor-impor, Khairul Ma­hali, mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, selain me­miliki kekayaan laut, juga bisa me­ngembangkan sektor pedagangan, industri, jasa, dan pariwisata.

Sektor perdagangan bisa dilakukan di dalam dan luar negeri. Sayannya tidak tersedianya akses yang baik. Butuh waktu lama untuk pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini tidak saja pengiriman barang di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri.

Sektor industri, katanya, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia berpeluang menghasilkan produk, khususnya produk makanan yang tidak banyak dimiliki negara lain. Hanya saja kekayaan alam yang dimiliki belum dikelola untuk menghasilkan produksi jadi.

Selama ini kekayaan alam lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai jual lebih rendah. Dengan keindahan alam yang dimiliki, termasuk di bidang kemaritiman, Indonesia berpotensi sebagai daerah tujuan wisata. Hanya pengelolaannya juga belum maksimal.

Menurut Khairul, regulasi yang tumpang tindah dan berubah-ubah menjadi alasan investor ragu. Investor butuh kepastian dalam berinvestasi, salah satunya dengan melihat regulasi yang ada. “Investasi bersifat jangka panjang,” katanya.

Dalam penerapan regulasi, peme­rintah pusat dan daerah harus memilliki visi yang sama. Selama ini yang terjadi, pemerintah daerah tidak mampu me­nerjemahkan visi dari pemerintah pusat, sehingga ketika investor berha­dapan dengan pemerintah daerah, sangat berbeda dengan pemerintah pusat.

Masalah perizinan misalnya, selama ini banyak dikeluhkan pelaku usaha. Butuh waktu lama dan biaya besar untuk mendapatkan izin usaha. Persoalan ini yang menyebabkan investor berpikir ulang untuk berinvestasi. Padahal semakin banyak investor yang mau berinvestasi semakin banyak kekayaan alam yang bisa dikelola untuk meng­hasilkan produk, selain dapat mencip­takan lapangan kerja yang semakin luas.