Medan, (Analisa). Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut, akan mengembangkan aplikasi e research and development (E R&D). Hal itu dilakukan untuk memudahkan para peneliti mengirimkan hasil risetnya dan menjadi referensi kebijakan pembangunan provinsi untuk mewujudkan Sumut bermartabat.
Menanggapi hal tersebut, Tim Direktorat Kawasan Sains Tecno Park dan Lembaga Penunjang Lainnya Kemenristek Dikti Dr Ir Iding Chairdir MSc, didampingi tim teknis dan monev kegiatan fasilitasi Direktorat Kelembaan KST dan lembaga penunjang lainnya, Kemenristek Dikti Karlin Wahyudi S Sos MAP menyambut baik dan mengapresiasi program yang akan dilaksanakan Balitbang Provsu dan DRDSU.
"Bagus itu, dan saya dengar Sumut akan memiliki aplikasi e research and development itu. Sumut sangat inovatif. Ini yang pertama di Indonesia dan setahu saya belum ada yang dibuat begini, kecuali di Kemenristekdikti, " ujar Iding Chairdir seusai pada Ekspos Akhir Kegiatan Revisi ARD dan Pengembangan Rancangan Awal E Research and Research and Development (E-R&D) dan Bimtek Penyusunan ARD Kabupaten/kota di Sumut, 5-6 September 2019 di Hotel Grand Dhika, Jalan dr Mansyur Medan, yang dihadiri Balitbang/DRD kabupaten/kota di Sumut.
Menurutnya, selama ini balitbang daerah tidak memiliki data base mengenai riset sehingga saat melakukan penelitian tidak mengetahui apakah pernah dilaksanakan. "Kalau dengan e research tinggal klik dan ada kata kuncinya, maka akan muncul jika sudah pernah diteliti," katanya.
Iding Chairdir yang juga sebagai evaluator proposal riset juga mengakui data base penelitian bisa ditemukan di Sinta yang diteliti para dosen-dosen. "Saya pikir apa yang dilakukan Balitbang Provsu bisa ditiru oleh daerah lain. Dengan adanya e research and development, hasil riset dengan topik apa pun yang dilakukan akademisi, bisnis dan pemerintah bisa terkumpul," katanya.
Selain menyeleksi usulan riset, e research and development memiliki banyak manfaat dan kemudahan. E research and development juga akan menilai kebutuhan teknologi. Apalagi inovasi saat ini yang membutuhkan hasil-hasil riset.
Di tempat yang sama, Kepala Balitbang Provsu Ir H Irman MSi mengatakan, dengan aplikasi e research and development seluruh stakeholder diminta mengirimkan hasil-hasil penelitiannya secara terpusat. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian itu manfaatnya akan dikaji bersama dan akan dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga riset atau para peneliti untuk menjadi referensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan.
Mendukung program tersebut, kata Irman, Pemprovsu melalui Balitbang Provsu bekerja sama dengan DRD melaksanakan sosialisasi dan pelatihan selama dua hari.
Semakin Kuat
Sementara itu kelembagaan DRD semakin kuat seiring perannya yang diakui dan banyak kabupaten/kota saat ini membentuk DRD.
Ketua DRDSU Prof Ir Harmein Nasution MSIE didampingi Sekretaris Dr Azizul Kholis SE MSi CMA CSRS dan Wakil Ketua Ir H Tohar Suhartono MT IP menyebutkan, menurut UU No11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek, yang menyatakan turunan undang-undang yang lama masih tetap berlaku sehingga DRN dan DRD masih eksistensinya diwadahi undang-undang.
Prof Harmein mengatakan, DRD wadah koordinasi yang ideal antara akademisi, bisnis dan pemerintah. Undang-undang yang baru akan mewadahi agar DRD harus berinovasi dan tidak hanya membangun riset. Sementara undang-undang yang lama hanya membangun iptek dan output-nya lebih banyak publikasi ilmiah dan belum memikirkan secara mendalam penerapannya.
Hasil-hasil yang dibuat DRD secara otomatis disampaikan kepada kepala daerah. "Sejauh bagaimana implementasinya apakah dilakukan kepala daerah melalui OPD. Jadi DRD mengusulkan kepada Kepala daerah lalu didelegasikan kepada OPD. DRD bisa juga memantau OPD, betul gak dilaksanakan," jelasnya.
Prof Harmein menambahkan, hingga demikian fungsi DRD mendorong dan menciptakan iklim inovasi untuk mengoptimalkan iptek dan pertumbuhan ekonomi. (sug)
