Pakistan Peringatkan Soal Genosida di Kashmir

pakistan-peringatkan-soal-genosida-di-kashmir

Jenewa, (Analisa). Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi menga­takan di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Rabu (11/9) bahwa "pen­dudukan militer secara ilegal" oleh India di Kash­mir, wilayah yang ma­yoritas berpenduduk Muslim, dikha­watir­kan bisa mengarah pada "genosi­da".

India pada 5 Agustus mencabut status otonomi Kashmir, wilayah seng­keta di Himalaya yang diting­gali dela­pan juta orang dan kerap menjadi sum­ber perselisihan antara India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir.

"Kota, gunung, dataran, lembah yang sedih dan terguncang di Jammu & Kashmir, yang diduduki India, ber­gaung hari ini bersama bekas-bekas suram yang diting­galkan Rwanda, Sre­brenica, Ro­hingya dan pembu­nuhan beren­cana Gujarat," kata Qu­reshi dalam sidang dewan hak asasi manusia PBB itu.

"Rakyat di Jammu & Kashmir, yang diduduki India, sedang memperhi­tungkan kemungkinan terburuk. Saya bergidik menyebut­kan kata genosida di sini, tapi saya harus melakukannya.

Rakyat Kashmir di daerah yang didu­duki itu, sebagai warga negara, kelom­pok suku, ras dan keaga­maan, menghadapi ancaman serius pada nya­wa, cara hidup dan mata pencaha­rian mereka dari rezim yang kejam, cen­derung beraliran misoginis dan xenofo­bia," kata­nya.

Belum ada komentar dari delegasi India di dewan tersebut. India dan Pa­kistan sama-sama mengendalikan bagian-bagian Kashmir dan menya­takannya sebagai wilayah utuh mereka.

Kedua negara telah menjalani dua peperangan menyangkut wilayah itu. Pasukan mereka beberapa kali terlibat adu tembak di sekitar Garis Kendali sepanjang 740 kilometer, yang meru­pakan perbatasan de fakto.

India membanjiri lembah Kashmir dengan tentara-tentara­nya, membatasi pergerakan serta memutus komunikasi saat Per­dana Menteri Narendra Modi mencabut hak-hak khusus wila­yah itu pada 5 Agustus. Sam­bungan seluler dan internet sejak itu diputus.

Qureshi, yang berbicara kepa­da para wartawan di Jenewa, mengatakan, "Saat ini saya tidak lihat ada kemung­kinan untuk menjalin hubungan bila­teral dengan India."

Dia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk membantu me­re­dakan ketegangan.

"Hari ini delapan juta orang terpen­jara, tercabut dari semua kebebasan politik dan sipil. Dunia tidak bisa diam saja, dunia jangan diam. Dan jika diam, mereka akan jadi bagian dari kelalaian kriminal ini," katanya.

India telah memerangi para separatis garis keras di wilayah bagiannya di Kashmir sejak akhir 1980-an dan me­nu­duh Pakistan, yang sebagian besar berpenduduk Muslim, mendu­kung ke­lompok seperti itu.

Pakistan membantah tuduhan ter­sebut dengan mengatakan bahwa pi­hak­nya hanya mena­warkan dukungan politik bagi rakyat Kashmir. (Ant/Rtr)

()

Baca Juga

Rekomendasi