Pekanbaru, (Analisa). Guna meningkatkan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih terus terjadi, Pemerintah Riau menggelontorkan anggaran sebesar Rp7 miliar dari Dana Tak Terduga (DTT).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, pegeseran DTT itu, dilakukan sejak Pemprov Riau menetapkan status siaga Karhutla pada Februari lalu.
"Di APBD murni kami sudah melakukan pergeseran anggaran yang diambil dari DTT untuk mendukung kegiatan di BPBD, Dinas LHK dan Satpol PP Riau untuk pencegahan Karhutla sesuai kewenangan provinsi. Karena ada pergeseran jadinya di APBD perubahan kami sempurnakan penempatannya di sejumlah OPD," ujar Syahrial Abdi, Jumat (13/9).
Disinggung soal anggaran penanganan Karhutla 2020, Syahrial, menjelaskan penambahan anggaran sudah dimasukan di KUA-PPAS APBD 2020. Namun untuk angka penambahan anggaran penanganan Karhutla Riau 2020 yang diusulkan di KUA-PPAS, Ia belum bisa memastikan.
"Kemarin pembahasan TAPD dengan Banggar DPRD sudah mencapai kesepahaman. Tentunya sangat dimungkinkan masuk dalam penambahan anggaran Karhutla 2020. Artinya di OPD yang memiliki kewenangan penanganan Karhutla saja yang dianggarkan," jelas Syahrial Abdi.
Lebih jauh dikatakan mantan Pj Bupati Kampar Ini, selain untuk Karhutla, sejauh ini sudah Rp12 miliar DTT yang dilakukan pergeseran. Anggaran itu termasuk untuk perbaikan jalan di Kualu Cenaku yang mengalami longsor.
"Ada dua item yang akan kami lakukan pergeseran DTT, pertama untuk penanganan Karhutla, kedua untuk jalan di Kualu Cenaku, total seluruhnya Rp12 miliar," katanya.
Untuk diketahui, Karhutla di Riau sudah terjadi sejak Juni 2019. Sedangkan anggaran untuk penanganan Karhutla ini masih kurang termasuk dari anggaran yang ada di APBD murni 2019. Selanjutnya untuk tambahannya Pemprov kembali menganggarkan untuk membantu Karhutla, yang melibatkan seluruh Tim Satgas Karhutla. (pbn)
