Analisadaily (Medan) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sedang berbenah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penerapan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada 2019 ini, dengan target terbentuknya di 33 kabupaten/kota.
Koordinator SLRT Wilayah Sumut, Badriyah mengatakan, banyak manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya SLRT. Misalnya, masayarakat miskin yang belum terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT) bisa mengusulkan untuk dimasukan.
"Jika mereka sudah terdaftar di BDT tapi belum menerima bantuan sosial atau bantuan pemerintah, mereka bisa memberikan keluhan melalui SLRT, dan nanti petugas yang akan merujuk untuk bantuan yang tepat," katanya, Selasa (17/9).
Saat ini baru ada 5 kabupaten/kota yang memiliki SLRT, yaitu Deli Serdang, Simalungun, Samosir, Tanjung Balai, dan Asahan.
"Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki SLRT menjadi salah satu tantangan kita, yaitu masih kurangnya pemahaman pejabat di lingkungan kabupaten/kota dan juga masayarakat, tentang apa itu SLRT," tuturnya.
"Saat ini kami sedang menuju Langkat dalam rangka assement untuk penumbuhan SLRT baru. diharapkan Langkat menjadi Kabupaten ke-6 terbentuknya SLRT," lanjutnya.
Badriyah berharap pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan SLRT di daerahnya masing-masing. Karena SLRT ini menjadi salah satu program nasional untuk mempercepat mengentaskan kemiskinan yang merupakan tujuan dari SDGs.
"Intinya SLRT merupakan mekanisme layanan satu pintu untuk penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial, mengindentifikasi kebutuhan, dan keluhan fakir miskin serta orang tidak mampu," tandasnya.
