PENEGASAN Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution yang memproritaskan tes urine di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau patut diapresiasi. Penegasan dilakukannya tes urine tersebut, sebagai bentuk keseriusan Pemprov Riau dalam mempersempit sekaligus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) jajaran Pemprov Riau.
Perwujudan keseriusan juga telah dibuktikan dengan memecat delapan THL di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau yang terindikasi menggunakan narkoba. Pemecatan berdasarkan hasil tes urine pegawai di lingkungan Dispora Riau bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau. Tes urine dilakukan secara dadakan, dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. sangat efektif untuk menjaring para penguna narkoba di lingkungan ASN Pemprov Riau.
Skala prioritas dalam pemberantasan narkoba pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprov Riau, juga menunjukkan bahwa PemprovRiau tidak “main-main” dan siap “perang” melawan para pengedar dan pengguna narkoba. Sasaran tes urine kepada ASN dan THL di bawah lingkungan Pemrov Riau, tentunya akan mewarnai perjalanan kepemimpinan, seratus hari kerja Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution. Namun kita berharap tes urine, bukan hanya sebatas lipstik, untuk mempercantik diri, tapi lebih dari itu, guna mewujudkan Pemerintahan Provinsi Riau “bersih” dan memiliki karakter yang baik. Karakter itu, salah satunya adalah narkoba merupakan musuh negara, yang patut dihentikan.
Sebab jika kita melihat peredaran dan penggunaan narkoba sat ini, telah merambat ke segala lini kehidupan. Jaringan pengedar narkoba pun sudah mulai melibatkan anak-anak sekolah dasar, pelajar, mahasiswa,orang dewasa, dan juga ibu rumah tangga (IRT) dan narapidana. Bahkan wilayah Indonesia menjadi lumbung peredarab narkoba oleh sindikat jaringan internasional.
Untuk itu, penegasan Wagubri Edy Natar Nasution untuk melakukan tes urine dadakan terhadap ASN dan THL di masing- masing OPD jajaran PemprovRiau tersebut, secara tidak langsung mengindikasikan PemprovRiau berusaha secara maksimal menghentikan narkoba dan juga perang terhadap peredaran dan penggunaan narkoba. Dan kita melihat, tes urine dadakan juga bagian dari memastikan bahwa ASN dan THL tak terlibat dalam penggunaan narkoba.
Namun kita juga berharap tes urine dadakan harus juga bermakna ganda. Makna ganda itu, selain untuk memastikan ASN dan THL lingkungan PemprovRiau tak terlibat narkoba, juga bagian dari membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Sehingga tidak timbul keraguan dan tanda tanya besar bagi masyarakat, tentang tujuan sebenarnya pelaksanaan tes urine dadakan yang selama ini dilakukan.
Makna ganda ini yang sangat diharapkan masyarakat, sehingga ada tindak lanjut tes urine yang dilakukan di masing-masing OPD PemprovRiau. Jika tidak ada tindaklanjut tes urine tersebut, maka dapat dikatakan tes urine itu gagal dan hanya sebatas lip service, tidak ada manfaat ganda. Karena itu, Pemprov Riau harus melakukan kerja sama lanjutan dengan BNN dan kepolisian. Kerja sama ini akan memiliki multi efek dalam menindaklanjuti temuan, guna memberantas peredaran dan penggunaan narkoba di Provinsi Riau.
Multi efek ini akan mengefektifkan capaian nyata dari tes urine dadakan bagi Pemprov Riau. Jadi tidak hanya sekadar memastikan bahwa ASN dan THL tidak terlibat atau menyalahgunakan narkoba. Sehingga Upaya menghentikan peredaran narkoba dapat diwujudkan bersama-sama. Dan Indonesia khususnya Provinsi Riau tidak menjadi target utama penyebaran dan pengguna narkoba. Untuk kita berharap Indonesia tidak lagi mengalami darurat narkoba.
