Djarot mengatakan kedatangannya untuk mengetahui secara detail permasalahan warga yang masih bersoal dengan Puskopad Kodam I terkait sengketa lahan di desa itu.

"Saya turun langsung ingin melihat persoalan, mendengar aspirasi mereka. Saya ingin ada data yang valid, berapa KK lagi yang belum diganti rugi," katanya, Rabu (27/11).

Djarot bersama para tokoh PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan dan Brilian Mohktar mendengarkan aspirasi para penduduk.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyebut sebagian besar warga atau sebanyak 80 persen ternyata telah menerima ganti rugi, sisanya sebanyak 122 KK masih belum mendapatkan kompensasi apapun.

Baginya, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah, dengan menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan.

"Saya kira kita bisa duduk bersama, Puskopad, BPN dan juga pihak swasta bersama-sama warga untuk membicarakan solusi permasalahan ini," jelasnya.
Djarot mengatakan, ada beberapa skenario penyelesaian yang ideal terhadap 112 rumah yang belum diganti rugi.

"Misalnya dengan relokasi, warga dengan membuktikan hak merek yang valid atas lahan itu mestinya mendapat relokasi agar mereka diganti dengan lahan di mana mereka bisa bertani kembali," jelasnya.

Djarot juga mengatakan, penyelesaian dapat dicapai dengan sistem kompensasi yang wajar kepada para warga.

"Tadi para warga mengatakan kepada saya, mereka ingin membeli lahan lagi agar dapat bertani. Mereka hanya ingin jadi petani kok, itu kan profesi mulia," jelasnya.

Djarot mengungkapkan, dirinya juga memberikan pengertian kepada para warga agar turut dalam menjaga stabilitas di daerah itu. "Saya mengimbau para warga agar jangan memusuhi TNI. TNI itu adalah saudara kita dan mereka setuju," katanya.

Djarot mengungkapkan, para warga juga hendaknya menghindari oknum-oknum pencari keuntungan yang tak bertanggungjawab. "Saya tegas membela yang benar bukan membela yang bayar. Saya berharap masalah ini segera diselesaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, penduduk Desa Ramunia mengenai sengketa lahan yng sudah ditempati puluhan tahun dan dipergunakan bercocok tanam (padi, jagung, kedelai, dan singkong). Saat ini lahan tersebut menjadi wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) sehingga warga tak mampu menjalankan aktivitasnya. Seiring berjalannya waktu, tersisa 122 KK atau rumah yang belum memperoleh gantirugi atas lahan tersebut.

(NS/JG)