Kunjungan Komisi II DPR RI dalam rangka reses masa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily (Medan) - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, menyampaikan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa saat ini Pemko Medan mengalami kesulitan blanko E-KTP.
Sebagai gantinya, Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan memberikan surat resi sementara kepada warga.
Hal tersebut disampaikan Akhyar saat Komisi II DPR RI mengunjungi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka reses masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI diketuai pimpinan Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, diterima Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dan sejumlah perwakilan Kepala Daerah kab/kota lainya.
"Pemko Medan saat ini tengah mengalami masalah kekosongan blangko E-KTP. Maka dari itu saya memohon kepada Komisi II DPR RI agar jatah blangko setiap daerah, khususnya Kota Medan dapat dipenuhi, sehingga masyarakat dapat segera memiliki E-KTP," kata Akhyar, Rabu (18/12).
Lebih lanjut Akhyar mengatakan, masyarakat Kota Medan banyak yang membutuhkan E-KTP baru tidak hanya untuk pemilik yang baru, namun penggantian E-KTP yang rusak atau hilang.
"Saya mohon kepada Komisi II DPR RI agar jatah blangko E-KTP untuk daerah dapat diperbanyak, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengurus E-KTP," ungkap Akhyar.
Pimpinan komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, tujuan dari pertemuan ini ialah untuk menampung aspirasi dari para kepala daerah yang ada di Sumut. Hal ini juga sesuai dengan fungsi DPR, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan.
"Jadi kami ingin melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelayanannya publiknya seperti apa, dan apa permasalahan kepegawaian yang dihadapi khususnya dalam hal penerimaan CPNS tahun ini, serta permasalahan mengenai eks honorer yang ada di Sumut," jelas Ahmad.
Tidak hanya itu saja, Doli juga menyatakan isu lain yang diangkat dalam pertemuan ini juga menyangkut permasalahan mengenai E-KTP, apalagi E-KTP sangat penting khusnya terkait penyelenggaraan Pemilu, dan sudah sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2020.
"Hasil dari pertemuan ini nantinya akan kami jadikan bahan masukan untuk dibahas di DPR RI," sebutnya.
(RZD)
