Anggota Serikat Perempuan (SP) Aceh dan tokoh perempuan di Lambaro Seubun, Lhoknga, Eli Susanti mengungkapkan, kondisi kekeringan di Gampong Lambaro Seubun, Kecamatan Lhoknga, yang situasinya serupa dengan sejumlah gampong lainnya di Peukan Bada dan Leupueng.

“Warga desa saat ini sangat kesulitan air. Untuk dapat mengakses air, masyarakat harus menempuh jarak yang jauh. Terkadang air yang kami peroleh itu tak layak dikonsumsi,” kata Eli Susanti, Senin (17/2).

Meski belakangan sudah menerima suplai air dari sejumlah pihak, menurutnya itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang dimaksud terutama bagi kaum perempuan yang biasanya berperan lebih di ranah domestik rumah tangga.

“Bagi kami yang ibu-ibu, air itu adalah sumber kehidupan utama, dan selama ini rata-rata air dari sumur rumah semua kering. Jadi kami berharap dari pemerintah untuk menyelesaikan krisis air di desa kami,” keluhnya.

Warga lainnya, Nurmi dari Gampong Deah Mamplam, Kecamatan Leupueng, mengeluhkan krisis air di desanya. Suplai air pernah diberikan beberapa tangki oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar gampong. Namun hanya beberapa waktu saja, setelah itu suplai mandek dan warga kembali kesulitan.

“Untuk kebutuhan sehari-hari, kami terpaksa membeli air. Kami sangat berharap bapak dewan bisa mendesak pemerintah untuk memberi kami mobil tangki, untuk ketersediaan air ke Deah Mamplam,” pinta Nurmi.

Hal senada disampaikan warga Gampong Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada, Nurmasyitah. Ia menceritakan, Embung Lambadeuk yang biasanya menampung air kini sudah menipis. Dikelola oleh PDAM dari tahun 2015, namun warga setempat belum dapat menikmati air dari embung tersebut.

“Tahun 2019 ada dipasang pipa tapi tidak ada air, bantuan tidak ada,” jelasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Abdul Muchti mengatakan, persoalan krisis ini diusulkan untuk rekomendasi panitia khusus (pansus) dewan setempat. Secara pribadi, Abdul mengaku terus memantau kondisi krisis air di Aceh Besar.

“Kaum ibu yang paling lelah, tentunya. Ini jujur membuat saya sangat sedih melihat kondisi warga,” kata Muchti.

Abdul Muchti melanjutkan, Pemkab Aceh Besar, sudah menandatangani kerja sama terkait pasokan air PDAM ke gampong-gampong. Hal itu ditargetkan bisa terealisasi tahun 2021 mendatang. Ia juga memantau debit air di kawasan Mata Ie dan Pucok Krueng, yang juga mengering.

“Ini tanggung jawab semua pihak, terutama perusahaan yang melakukan perambahan hutan. Perlu perhatian semua lini, dan saya akan memasukkan ini dalam pandangan umum di rekomendasi pansus,” kata Muchti yang juga anggota Pansus Lingkungan di DPRK Aceh Besar.

Akademisi dan pegiat perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzzaman, mengharapkan, perlu koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan DPRK terkait penyaluran air di Aceh Besar. Bisa dengan membuat terobosan dengan penyuplaian air ke rumah-rumah, sehingga ibu-ibu tidak lagi mengantre.

Sedangkan untuk jangka panjang, ada persoalan yang jauh lebih besar perlu dipahami masyarakat. Kelangkaan air disebabkan maraknya perambahan hutan, penambangan dan sebagainya.

“Ini berpengaruh pada tergerusnya tutupan hutan di suatu wilayah. Semakin berkurang, maka penyangga dan penyimpan air juga ikut terdampak,” tegas dia.

Di wilayah Aceh Besar, ungkapnya, penebangan liar terus terjadi di sejumlah titik, seperti di hutan Jantho, Seulimuem, Lhoong dan Leupueng. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat debit air di Embung Lambadeuk sebagai penampung air di Aceh Besar, kian mengering.

Meski pada tahun 2017, air pernah mengalir dari Goh Leumo ke embung tersebut, namun sekarang alirannya kian kecil. Bahkan ketika terjadi hujan pun, air tetap tak memadai. Ia meminta pemerintah serius memastikan ekosistem di kawasan hutan Aceh Besar, terutama keberadaan Karst.

“Penambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan sangat berdampak buruk bagi masyarakat, pemerintah harus tegas menyikapinya,” kata akademisi yang juga Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) ini.

Soal dampak terhadap perempuan, lanjut Suraiya, tentu berkaitan dengan akses dan pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam satu penelitian, diketahui perempuan terutama ibu rumah tangga membutuhkan waktu sekitar enam jam untuk dapat menjamin ketersediaan air di rumah mereka.

“Habis waktu untuk mengakses air, waktu untuk mengerjakan hal lainnya semakin sempit, bahkan untuk sebagian perempuan kesulitan untuk mencari nafkah. Jadi lingkaran kemiskinan, hingga ancaman kekerasan, ikut menghantui mereka,” pungkas dia.

(MHD/RZD)