Aceh Ditargetkan Bebas Stunting Tahun 2022

Aceh Ditargetkan Bebas Stunting Tahun 2022
Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, menjadi pembicara dalam diskusi publik kesehatan dan nutrisi di Ivory Coffe Seutui, Banda Aceh, Kamis (5/3) (Analisadaily/Muhammad Saman)

Analisadaily.com, Banda Aceh - Provinsi Aceh ditargetkan bebas dari kasus stunting (anak bertubuh kerdil) pada tahun 2022.

Jika sebelumnya Aceh menjadi daerah ketiga terbanyak kasus stunting di Indonesia, laporan terbaru Aceh kini berada di peringkat lima.

Dengan hasil tersebut, kerja sama lintas sektor dalam pengentasan stunting di Aceh mulai menampakkan hasil. Artinya upaya bersama perlahan telah menuai sukses.

"Saya yakin jika kerja sama ini terus kita lakukan, secara perlahan upaya bersama ini akan menampakkan hasil. Dengan itu, target Aceh bebas stunting di tahun 2022 akan tercapai," ujar Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati dalam diskusi publik tentang kesehatan dan nutrisi yang digelar Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Banda Aceh bersama Unicef di Ivory Coffe Seutui, Kamis (5/3).

Menurutnya, diantara upaya lintas sektor yang dilakukan PKK Aceh adalah menggaet para ulama melalui Dinas Pendidikan Dayah, untuk mengampanyekan gerakan anti-stunting. Sasaran para santri dayah dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan kesadaran, para santri itu nantinya akan menjadi ibu yang juga bakal hamil dan melahirkan bayi.

"Perlu figur untuk mengampanyekan ini. Stunting bukan hanya kena pada anak tapi juga pada bayi dalam kandungan," kata Dyah.

Karenanya, ia menegaskan ibu yang hamil patut dan perlu didampingi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah melalui PKK Aceh membentuk Rumoh Gizi Gampong di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Hingga saat ini, Rumoh Gizi telah terbentuk di 18 kabupaten/kota.

Deklarasi tempat yang menjadi wadah pendamping Posyandu itu bahkan dihadiri langsung Dyah Erti Idawati. Ia bertekad melangkah bersama sehingga gerakan melawan stunting menjadi aksi bersama.

"Saya perlu pertegas, kita hanya penggerak. Kita memberi contoh konkrit, karena kita ini fasilitator. Yang kita dorong kabupaten/kota bergiat seperti halnya kita juga," tegas istri Plt. Gubernur Aceh ini.

Aripin Ahmad dari Tim Pencegahan Stunting Aceh mengatakan, Provinsi Aceh sangat serius menangani stunting. Hal itu ditandai dengan dikeluarkan landasan hukum, Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh.

Selanjutnya, pembentukan Rumoh Gizi Gampong yang belakangan punya landasan untuk didanai dengan dana desa. Gebrakan yang tahun lalu dilakukan itu diharapkan bisa diaplikasikan sepenuhnya oleh gampong tahun 2020.

"Apresiasi patut kita berikan pada Ibu Dyah yang terus melakukan aksi nyata. Nggak ada beliau nggak jalan ini (kampanye pencegahan stunting)," kata Aripin.

Nutrition Officer Unicef, dr. Natassya Phebe, memaparkan bahwa Indonesia bersama banyak negara lain di dunia punya masalah malnutrisi. Tercatat ada 149 juta anak-anak dari seluruh dunia yang menderita stunting, di samping 49 juta yang menderita gizi buruk dan 40 juta penderita kelebihan berat badan.

"Masalah gizi menyebabkan kematian 45 persen anak di dunia," kata Nataasya. Ia menyebutkan, malnutrisi diakibatkan asupan makanan kurang bergizi dan penyakit. Salah satu penyebab lain adalah kesalahan pada pola asuh dan faktor kemiskinan.

"Stunting terjadi karena kontribusi gizi ibu dan pola asuh yang salah. Anak nggak bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri," jelasnya.

Karenanya, perlu intervensi bagi ibu hamil serta pemangku kepentingan. Dengan itu penyebab malnutrisi pada anak terdeteksi sejak dini dan bisa dihindari serta kasusnya tidak berulang.

(MHD/EAL)

Baca Juga

Rekomendasi