Pemerintah telah menetapkan keadaan ini sebagai bencana nasional non alam. Sementara Pemda DKI Jakarta sudah melakukan pelarangan dan menutup sarana umum karena dinilai rentan penyebaran virus Covid-19.

Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani mengatakan, perubahan strategi ini bersifat sementara demi keselamatan jurnalis di lapangan.

"Perlu dicatat, menghindari kerumunan bagi jurnalis, tetap berpegang teguh pada prinsip kebebasan pers dan hak atas informasi dan bukan alasan bagi para narasumber untuk menyembunyikan informasi penting bagi publik," kata Asnil dalam siaran persnya, Senin (16/3).

AJI Jakarta pun mengimbau, setidaknya ada tujuh opsi untuk menyebarkan informasi ke publik, di antaranya siaran pers disertai foto dan video peristiwa dengan catatan keterangan serta hak cipta gambar bergerak maupun tidak bergerak.

Kemudian, lembaran data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan laporan berita. Lalu, Live streaming atau pengiriman gambar secara online melalui website atau link resmi yang disediakan narasumber.

Tidak itu saja, siaran langsung melalui platform media sosial atau aplikasi komunikasi dengan disertai waktu untuk tanya jawab melalui kolom komentar atau teknologi suara lainnya.

"Berikutnya, penyebaran video keterangan pers melalui video singkat dengan keterangan dan hak cipta atas gambar video bergerak," lanjut Asnil menjabarkan.

Selain itu, jurnalis atau pertemuan tatap muka dengan narasumber dihimbau atas pertimbangan mendesak dengan persetujuan pimpinan redaksi dengan pencatatan sebagai dokumentasi penelusuran interaksi dekat dengan sesama manusia.

Terakhir, mendesak tim kehumasan dan komunikasi dari para narasumber agar siap menjawab pertanyaan dari para jurnalis melalui aplikasi komunikasi maka penting agar menyediakan nomor kontak yang bisa dihubungi demi kepentingan konfirmasi.

"Utamakan kesehatan dan keselamatan, tidak ada berita seharga nyawa. Salam jurnalis," tutur Asnil.

(CSP/EAL)