Hal penting yang perlu dilakukan menurut Edy antara lain pelaksanaan protokol penanganan Covid-19, tidak melakukan PHK, menjaga stabilitas ekonomi hingga menjaga pola hidup sehat.

Kepada Pemkab/Pemko, Edy menyerukan segera melakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta percepatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

"Lakukan pemetaan kegiatan dan prioritaskan kepada penanganan Covid-19 dengan tetap mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat," kata Edy di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Kamis (26/3).

Kemudian, lima protokol penanganan Covid-19 harus diterapkan sepenuhnya, yakni kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, institusi pendidikan dan menjaga pintu masuk ke wilayah Sumut.

Edy juga mengingatkan Pemkab/Pemko agar memangkas anggaran APBD tahun 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat serta tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ataupun luar negeri.

"Tunda seluruh kegiatan berupa rapat-rapat atau pertemuan yang menghadirkan banyak peserta," imbaunya.

Selanjutnya, kata Edy, Pemkab/Pemko juga diminta meniadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan aktivitas yang mengundang keramaian kecuali pasar, rumah makan, apotek serta sarana pemeliharaan kesehatan.

Dia mengimbau kepada instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, terutama sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan dan pengelola dana desa agar mengutamakan program padat karya dalam rangka membantu masyarakat, terutama para pekerja harian, petani, buruh tani dan nelayan.

"Namun tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman," ujarnya.

Kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah, Edy menyerukan agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok, menjaga kestabilan harga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.

"Saya juga instruksikan agar jangan ada yang melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kami akan tindak tegas jika menemukan para penimbun atau spekulan harga," tegasnya.

Untuk sekolah, Edy menyerukan instansi pendidikan, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk melakukan belajar di rumah dengan sistem jaringan (daring). Selanjutnya, mengatur sistem kerja perkantoran baik swasta maupun pemerintah melalui sistem kerja dari rumah. Bahkan ASN di lingkungan Pemprov Sumut hari ini sudah mulai bekerja dari rumah selama dua pekan.

Hingga saat ini, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiagakan 206 rumah sakit. Namun ada rumah sakit yang dijadikan rujukan utama seperti RSUP Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih, RSUD Tarutung dan RSUD Padangsidimpuan.

Selain itu ada rumah sakit evakuasi setelah rumah sakit rujukan utama, diantaranya RS GL Tobing, RS Marta Friska, RS Sari Mutiara dan RS Haji Medan.

Selain rumah sakit, gedung milik Pemprov Sumut dan instansi lain juga ikut disiapkan, yakni Wisma Atlet Jalan Pancing Deli Serdang, Gedung Diklat BPSDM Sumut, Sekolah Polisi Negara Sampali dan Asrama Haji Medan.

"Total ruang yang disiapkan ada 1000 kamar," tandas Edy.

(JW/EAL)