Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi yang dipimpin Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (27/4).

Hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekda Sumut Sabrina.

Pada kesempatan itu Edy menyampaikan skema rancangan anggaran dilakukan sebanyak tiga tahap, mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember.

"Awalnya memang untuk kesehatan, tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Karena itu tahap pertama ini kita siapkan Rp502,1 Miliar," ujar Edy pada pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Untuk tahap kedua dan ketiga yakni Juli-September dan Oktober hingga Desember 2020, Pemprov Sumut juga memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp500 Miliar. Sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai Rp1,5 triliun lebih dari hasil refocusing APBD 2020.

Refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD) sehinga proyeksi pendapatan sebesar Rp4,9 triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga dana alokasi umum (DAU) diproyeksi pengurangannya hingga Rp500 miliar.

"Kami dibantu kejaksaan, BPKP serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki," kata Edy Rahmayadi.

Sementara soal penanganan kesehatan, lanjut Edy, pihaknya akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 buah untuk digunakan memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19. Khusus kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, dirinya menegaskan bahwa Sumut merupakan pintu gerbangnya melalui jalur laut.

"Kita mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan. Kita terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai," jelasnya.

Fokus selanjutnya yang juga dibahas Gubernur bersama unsur Forkopimda adalah pasca penanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumya di Indonesia sebesar 5,2 persen, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 persen.

"Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan, jangan semua dilakukan realokasi. Sebab wabah ini sudah mendunia, tetap antisipasi konsekuensi terburuknya. Sehinga pasca penanganan kesehatan ini, kita harus sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi," jelasnya.

Begitu juga untuk kesiapan tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya menurut Edy Rahmayadi masih terbatas jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien.

Untuk itu diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa rumah sakit rujukan seperti RS GL Tobing PTPN II dan RS Martha Friska II.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, menyampaikan bahwa dalam hal penyusunan anggaran pihaknya menyerahkan rancangan kepada Gubsu selaku Ketua GTPP Covid-19 Sumut.

Menurutnya untuk pembahasan refocusing anggaran APBD Sumut, legislatif akan melakukannya setelah menerima laporan, usai tugas penanganan selesai.

"Kami juga mendorong agar sosialisasi Pemprov Sumut kepada masyarakat terkait Covid-19 bisa terus dimaksimalkan, termasuk bisa melibatkan TNI/Polri," ujar Salman.

(JW/EAL)