anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ricky Anthony (Analisadaily/Jafar Wijaya)
Analisadaily.com, Medan - Di tengah pandemi COVID-19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang seperti biasa dilakukan.
Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Penanganan Virus Corona yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur anggaran. Potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah COVID-19 ini sangat rentan terjadi.
"Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsinya para pejabat kotor dan pengusaha hitam," kata anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ricky Anthony, Senin (4/5).
Ricky menceritakan hasil pengamatannya di lapangan, masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19. Kinerja pemerintah hanya sebatas memberi imbauan agar masyarakat berdiam diri di rumah saja. Sementara banyak masyarakat Sumut kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaan.
"Masyarakat kita sudah frustasi, bisa jadi masyarakat Sumut ini mati karena kelaparan, bukan karena Virus Corona. Jangan Sampai," tegas anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem itu.
Ricky juga melihat langsung di tengah masyarakat begitu banyak kejanggalan yang berindikasi tindakan korupsi. Seperti bantuan yang dijanjikan pemerintah yang tak kunjung sampai kepada masyarakat. Masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan.
"Ironisnya lagi, data penerima bantuan yang diserahkan perangkat desa diminta untuk dikurangi, yang mengakibatkan perangkat desa menjadi takut untuk melakukan pendataan karena adanya batasan data penerima bantuan," ujarnya.
"Saya berharap KPK turun langsung mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19. Jangan sampai anggarannya habis, namun masyarakat di bawah ternyata kelaparan," sebutnya.
Ricky menambahkan, kalau saja anggaran penanganan COVID-19 ini dibahas bersama di DPRD Sumut, jelas saran anggota DPRD Sumut penyaluran bantuan ke masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer. Dengan sistem transfer tidak akan habis waktu dan biaya lagi untuk melakukan pengadaan sembako dan proses distribusi.
"Jika bantuan kepada masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer, pengawasan akan mudah dilakukan. Masyarakat yang menerima langsung dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing masing. Karena merekalah yang paling mengetahui apa kebutuhannya," tandasnya.
(JW/RZD)
