"Ini rencana kita ke depan mengambil alih sebagai pemasok komoditi untuk warga tidak mampu KPM sesuai nominal yang diterima melalui E-Warung. Sejalan kerjasama dengan Dinas Sosial Batubara yang telah di dilakukan sebagai pemasok sembako,” kata Direktur Operasional BUMD Batubara, Syarkowi Hamid, Senin (4/5).

Syarkowi menjelaskan, uang yang masuk ke rekening pribadinya adalah uang para pemasok bahan komoditi yang sudah didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui E-Warong atau Warung Elektronik Gotong Royong.

Hal itu ditegaskannya saat menjawab klarifikasi soal tudingan miring kepadanya mengenai uang bansos dari hasil penjualan bahan sembako pada program bantuan pangan nonton tunai didaerah Batubara.

Lebih lanjut, Syarkowi menjelaskan, program yang sebelumnya disebut program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari Kementerian Sosial RI yang juga diawasi Dinas Sosial dengan melakukan pendataan terhadap penerima program serta pembentukan E-Warong.

Selanjutnya, data penerima manfaat dari E- Warong didaftarkan ke Bank Mandiri sebagai penampung dan pendistribusian dana langsung ke masyarakat.

"Masyarakat pemenerima dibekali kartu yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Sedangkan E-Warong bertugas sebagai tempat penukaran bahan sembako di tiap-tiap desa se Kabupaten Batu Bara," kata Syarkowi.

Program bantuan sembako ini, ujar dia, sudah berlangsung sejak 11 November 2018 dan selama ini juga terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyaluran namun tidak terkuak ke publik.

Mengingat, selama ini masih terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program ini, maka Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial melakukan berkerjasama dengan BUMD Kabupaten Batubara.

Karena keterbatasan dana, maka pihak BUMD Bahtera Berjaya menempuh kebijakan KSO (Kerjasama Operasional) dalam rangka pemasokan bahan sembako ke e-warong.

Dalam kaitan itu, tentu saja, ada proses pembayaran dari kegiatan pasokan bahan sembako dari KPM dan E-Warong sampai ke pemasok yang membutuhkan waktu. Sehingga BUMD menugaskan Syarkowi Hamid membuka rekening pribadi di Bank Mandiri," Tegas mantan anggota DPRD Batubara itu.

Dana yang tersimpan di rekening pribadi itu adalah dana para distributor bahan komoditi yang disalurkan ke e-warong, bukan dana negara apalagi dana BUMD, tegas Syarkowi.

Masalah bahan yang berubah dari yang segar menjadi tidak segar, itu disebabkan oleh waktu saat meyalurkan bahan. Dari awal masuk bahan dipastikan segar dan bagus.

Ia mencontohkan, barang masuk di tanggal 10 sampai ke E-Warong. Saya pastikan semua segar dan bagus namun kendalanya E-Warong tidak ada alat pendingin sementara masyarakat penerima bisa saja datang mengambil sampai tanggal 15," Sebutnya.

"Ya, sudah pastilah terjadi perubahan dikomoditi yang disalurkan," ungkapnya.

Syarkowi menjelaskan bahwa BUMD terlibat dalam program sembako ini, baru dua kali. Yakni, pada bulan Maret dan bulan April 2020. Harus kami akui bahwa kami belum mengetahui betul E-Warong secara keseluruhan.

"Kalau tak salah saya, semuanya berjumlah 130 E-Warong dan itu juga ada masalah tentang kelayakan sebagai E-Warong," ungkapnya.

Program E-warong dibentuk dua tahun yang lalu, Pada saat pembentukannya juga diduga ada permainan dan juga terjadi penyimpangan dalam menyaluran bahan sembako.

Saat BUMD ikut kerjasama dalam program sembako ini, ada juga E-Warongyang bekerjasama dengan distributor lain selain BUMD. Namun, kadang kala kawan-kawan media tidak melihat apa yang mereka salurkan. "Itu juga dananya masuk ke rekening pribadi mereka," sebut Syarkowi.

Saat ini, Syarkowi mengakui masih banyak permasalahan terjadi disebabkan ada E-Warong yang bermain sendiri. Dicontohkannya, BUMD mendata ada 20 ribu warga masyarakat penerima manfaat dan telah mengorder bahan komoditi sebanyak 20 ribu.

Namun, kenyataan di lapangan hanya tersalurkan sebanyak 12 ribu penerima. Sehingga, bahan yang kami salurkan terjadi kelebihan yang mengakibatkan terjadi kerugian bagi distributor.

Selain itu, banyak lagi terjadi masalah dilapangan yang terus kami perbaiki. Makanya kami terus berkordinasi dengan Tikor (Tim Kordinasi lapangan) serta Kortek sekaligus Dinas Sosial Batubara agar dapat menertibkan e-warong.

“Dengan penertiban, maka bahan komoditi dapat didistribusikan sesuai 6T, yakni, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat sasaran, tepat administrasi,” tandasnya.

(AP/CSP)