Kegiatan ini mengangkat tema 'Kekuatan Perempuan/KAHMI Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi di dalam keluarga, organisasi masyarakat, sistem pendidikan dan politik nasional'. Abdullah Hehamahua memprediksi Indonesia pada 2050 akan hilang dari muka bumi.

"Indonesia dapat terbelah menjadi beberapa negara atau dijajah oleh negara lain," kata Abdullah, Rabu (24/6).

Hulu pemberantasan korupsi adalah di partai politik. Permasalahan korupsi yang harus diselesaikan adalah persoalan anggaran partai politik. Kemudian, Abdullah mencontohkan pemilihan kepala desa (pilkades) di salah satu di desa di Tegal menghabiskan Rp 1 miliar.

Kemudian Pilkades di daerah Bekasi menghabiskan Rp 5 miliar, Pilkades di daerah Tangerang Rp 7 miliar, dan Pilkades di daerah Bogor menghabiskan Rp 8 miliar.

"Jadi jika dihitung secara logika dana yang lebih besar dikeluarkan untuk pemilihan Bupati sampai Presiden," kata Abdullah.

Pernyataan senada juga diperkuat Ahli Pidana Dr Mahmud Mulyadi. Dosen Fakultas Hukum USU itu menyatakan penyelesaian korupsi harusnya dilakukan melalui sistem politik.

"Saat ini anggota parlemen adalah partai yang berbagi kekuasaan dan tidak berpihak kepada rakyat. Kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan ini berimbas pada penegakan hukum. Orang yang mengkritik hukum dihabisi sedangkan orang yang paham tata negara tidak berperan dengan baik," ungkap Mahmud.

Secara lebih teknis, kaitan politik dan korupsi diuraikan detail Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan. Menurutnya, terdapat beberapa titik kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada terutama terkait bansos.

"Pandemi Covid-19 saat ini justru dimanfaatkan oknum petahana untuk menarik simpati melalui bansos," kata Syafrida.

Kegiatan Seminar tingkat regional Indonesia-Malaysia ini menghadirkan KAHMI Malaysia sebagai salah satu narasumber.

Darma Bakti Kalbar yang menjabat Wakil Sekretaris KAHMI dan Kepala Sekolah Indonesia di Malaysia memberikan gambaran perbedaan gaya hidup anti korupsi Malaysia dan Indonesia.

"Perbedaan yang paling utama adalah budaya antri dan mental tidak mau jadi pengemis. Meskipun kedua negara ini bertetangga, Indeks Persepsi Korupsi keduanya terpaut jauh. Dan hal ini juga terlihat dari kehidupan sehari-hari," Kata Darma Bakti.

Seminar ini dibuka oleh Ketua KAHMI Sumut, Ir. Murlan Tamba MM. Juga menghadirkan narasumber Rahmadani Hidayatin Sukatendel S.Psi, M.Kes., Psikolog, menegaskan pentingnya keluarga dalam membentuk karakter anak.

Turut hadir juga Master Sandry dari Lembaga Sertifikasi Penyuluh Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK). Moderator Ainun Mardhiah mengucapkan terima kasih atas paparan narasumber dan keaktifan para peserta.

Peranita Sagala, Ketua Periodik Forhati Sumut yang juga penyuluh anti korupsi berharap semakin banyak masyarakat luas, dari berbagai lapisan bergabung menjadi penyuluh anti korupsi karena untuk kejahatan luar biasa, perlu kerjasama dan sinergi yang luar biasa pula untuk memberantasnya.

(RZD)