Mendagri Tito Karnavian menghadiri rakor persiapan Pilkada 2020 di Kota Medan (Analisadaily/Jafar Wijaya)
Analisadaily.com, Medan - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan Pilkada 2020 di Medan, Jumat (3/7).
Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin, Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito, Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahmawati Rasahan, unsur Forkopimda Sumut, Kapolres/tabes jajaran Polda Sumut serta Walikota/Bupati se-Sumut.
Tito mengatakan bahwa Pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 masih banyak daerah merah yang naskah perjanjian hibah daerahnya (NPHD) baru menyentuh 10 persen.
"Kemudian 5 dari 10 tahapan pelaksanaan ditunda akibat pandemi Covid-19," kata Tito.
Tahapan lanjutan pada 15 Juli yang merupakan hari dimulainya pemuktahiran data potensial pemilih dibagikan ke daerah secara door to door. Maka dari itu faktor anggaran harus tuntas sebelum 15 juli sehingga panitia harus lakukan rapat kerja pengawasan.
Anggaran pengawas dan pengamanan Pilkada sesuai dari APBD dapat dibantu oleh APBN.
Tito menekankan untuk anggaran NPHD harus dicairkan sebelum 15 Juli atau sebelum pemuktahiran data dan door to door. Sebab pada tanggal 29 Juni, pencairan NPHD untuk KPU masih 46 persen, untuk Bawaslu 47 persen dan untuk pengamanan 50 persen.
"Upayakan kampanye virtual apabila kampanye tatap muka maksimal diikuti 50 orang agar tidak terjadi pengumpulan massa dikarenakan masih pandemi Covid-19," imbaunya.
Sementara itu Ketua KPU Sumut, Herdensi, mengucapkan terima kasih atas atensi Mendagri dan Menkopolhukam yang berkenan menghadiri rakor Pilkada serentak di Sumut. Teknis kesiapan telah dirancang oleh KPU Sumut dalam pelaksanan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
"Kami berkomitmen akan melaksakan Pilkada serentak dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang dapat dilaksanakan dengan demokratis," ucapnya.
Senada dengan Herdensi, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida, menyampaikan bahwa penyelenggaran Pilkada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena di tengah pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu para panitia penyelenggara nantinya akan disediakan APD dan digunakan pada saat berlangsungnya kegiatan pemilihan," tandasnya.
(JW/EAL)
