Rekomendasi yang didasari lima telaah tersebut disampaikan Ketua Timja DPD RI, Nono Sampono, sebagai rekomendasi kepada Ketua DPD RI untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga.

Dikatakan Nono, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan BPIP harus diubah secara total dan mendasar dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma undang-undang.

Karena menurutnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak bisa diletakan ke dalam jndang-undang, melainkan ada di UUD 1945.

"Dimana sudah tertulis dalam pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu; sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi tidak ada opsi lain selain menolak," ujar Nono dalam acara malam silaturahmi pimpinan DPD serta pimpinan alat kelengkapan DPD RI di rumah jabatan Ketua DPD RI, Jalan Denpasar Raya, Minggu (5/6) malam.

Dikatakan Nono, sebagai solusi tata negara, pihaknya merekomendasikan RUU BPIP yang murni sebagai payung hukum keberadaan badan tersebut. Sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri.

"Seperti badan-badan lain yang ada, juga memiliki payung hukum UU, Pramuka dan Kadin juga punya payung UU, itu memang perlu," sebutnya.

Sebab, lanjut Nono, perlu diatur secara teknis dan fraksis Tupoksi BPIP agar tidak terjadi duplikasi peran dan anggaran dengan tugas sosialisasi empat pilar yang selama ini sudah menjadi tugas MPR RI.

"Karena kira-kira tugasnya akan sama, lebih kepada penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang itu juga dilakukan MPR RI. Nah, mungkin BPIP lebih fokus pada wajah pembangunan Indonesia ke depan yang harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila," pungkasnya.

Dikoreksi Total

Senada dengan Nono, Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI, Fadel Muhammad, mengungkapkan tidak ada ideologi yang dimasukkan atau diatur dalam undang-undang sehingga RUU HIP memang sudah sepantasnya dikoreksi total.

"Di negara manapun tidak ada ideologi yang diatur dalam undang-undang. Karena ideologi itu sendiri sudah sumber dari segala sumber hukum. Saya sependapat dengan apa yang dihasilkan Timja Pimpinan DPD RI terkait RUU HIP," imbuh Fadel yang juga hadir dalam acara malam silaturahmi tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai mekanisme di DPD RI.

"Terima kasih kepada Pak Nono dan para wakil ketua yang telah melakukan telaah dan menyampaikan rekomendasi serta kesimpulan. Tentu akan saya tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPD," ujarnya.

(HERS/EAL)