Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakulatas Ekonomi Universitas Samudera (BEM FE Unsam) Langsa, Ilham, kepada Analisadaily.com, Jumat (10/7).

Menurutnya, terkait polemik ini seharusnya Pemko Langsa dalam hal ini Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, segera mengambil langkah untuk dapat mediasikan anatara kedua belah pihak yakni PT Pekola dan PT PKLE atas pengelolaan ekowisata hutan manggrove yang kini sudah dilakukan lelang dalam pengelolaannya belum lama ini.

"Ini harus segera diselesaikan oleh Pemko Langsa, agar tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan secara damai.Mengingat sektor ekowisata ini merupakan salah satu sektor penghasil pendapatan asli daerah (PAD) dan juga sangat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Langsa," ujarnya.

Seharusnya, sambung Ilham, Pemko Langsa tidak membiarkan polemik tersebut berkepanjangan terjadi dan juga tidak menjadi 'penonton' karena akan menjadi presidium buruk selaku penyelenggara pemerintahan.

Sementara untuk proses pelelangan ekowisata tersebut kita tidak paham bwtul bagaana prosesnya yang terjadi didalam, harusnya mahasiswa dapat dilibatkan selaku kontrol sosial untuk membahas hasil kekayaan alam maupun lainnya di wilayah ini.

Apalagi, ekowisata hutan mangrove sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa.Karenanya, bika ada persoalan Pemko Langsa segera mengambil sikap untukemyelesaikannya.

Diharapkan, persoalan pengelola ekowisata ini dapat segera diselesaikan oleh Pemko Langsa, apalagi sudah dilakukan lelang dan sudah ada perusahaan yang menang.

(DIR/RZD)