"Jadi tadi ada groundbreaking pengembangan desa wisata yang dapat CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian," kata Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo, Jumat (10/7).

Kata Arie, peletakan batu pertama pengembangan desa wisata itu dihadiri Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio.

Ada 10 desa yang dipilih dalam proyek percontohan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki serta berbasis komunitas.

Ke-10 desa itu terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa).

Selain groundbreaking pengembangan desa wisata, pada Jumat ini juga dilakukan penyerahan santunan atas lahan otoritatif Danau Toba.

Pemerintah memberikan uang kerohiman senilai total Rp 26 miliar bagi masyarakat yang terdampak proyek pengembangan pariwisata di lahan seluas 279 hektare.

"Uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba," kata Arie.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu mengingatkan, pembangunan prasarana pariwisata di 10 desa wisata itu agar dapat dirawat dengan baik.

“Agar fasilitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” kata Odo.

Dengan tuntasnya pembebasan lahan tahap pertama di kawasan itu diharapkan dapat menarik investasi ke Danau Toba.

"Dan semoga dengan investasi itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal," tambah Odo dilansir dari Antara.

(CSP)