Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara, Ansor Harahap, menilai ada beberapa masalah pokok dalam perusahaan perkebunan di Palas, seperti perizinan, konflik lahan dan lingkungan.

"Masalah perizinan dan konflik lahan yang paling sering mengemuka, hampir tiap tahun muncul. Selama ini hanya masyarakat yang bersentuhan langsung yang gigih dan lebih bertahan dalam memperjuangkan penuntasan masalah, sekalipun hanya sedikit yang menuai hasil," kata Ansor Harahap di Sibuhuan, Minggu (12/7).

Terkait perizinan, kata Ansor, ini merupakan masalah yang sudah sering mencuat dalam kasus berbeda-beda.

Menurutnya DPRD Palas sama sekali tidak bisa diharapkan dalam menjembatani keluhan masyarakat terkait persoalan ini.

"Ini disebabkan karena respon DPRD kerap emosional, bukan dengan empati yang mendalam terhadap persoalan-persoalan yang ada di Padang Lawas," ungkap Ansor.

Selain itu Ansor menilai DPRD Palas tidak memiliki mental pejuang rakyat serta kemampuan yang memadai ketika berhadapan dengan perusahaan bermasalah. Demikian juga dengan eksekutif yang menurutnya cenderung memihak perusahaan.

"DPRD Palas tidak bisa keras dan berontak karena diduga takut kehilangan jatah proyek dan keterikatan kepentingan lainnya," sesalnya.

"Masalah izin perkebunan yang muncul ini menurut saya hanya letupan biasa yang tidak bisa kita harapkan terlalu jauh. Jalan terbaik yang diharapkan adalah sejauh mana mahasiswa mampu bertahan menyuarakan dan mengawal persoalan ini sehingga ada tindaklanjut dan diharapkan dari proses tersebut membuka mata hati DPRD dan eksekutif," tandasnya.

(ATS/EAL)