“Kejadian ini (banjir bandang) merupakan evaluasi bagi kita untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menata keseimbangan ekosistem,” ujar Doni dalam sambutannya pada peninjauan lokasi bencana banjir bandang di Kantor Bupati Luwu Utara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, ditulis Sabtu (18/7).

Doni menjelaskan, dalam satu setengah sampai dua tahun terakhir, Sulawesi Selatan mengalami dua kali peristiwa banjir bandang. Kejadian pertama terjadi di Makassar yang merenggut korban hampir 100 orang. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan di bagian selatan.

“Perubahan ekosistem dan alih fungsi lahan di bagian selatan. Yang semula kawasan hutan lindung berubah jadi kawasan pertanin semusim, khususnya tanaman jagung. Hal ini harus jadi perhatian dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa ketika jumlah penduduk semakin bertambah dan kebutuhan lahan pertanian semakin banyak, yang harus kita utamakan dan ingat adalah kita harus menjaga keseimbangan alam,” jelas Doni.

Doni menegaskan bahwa jangan sampai ekosistem alam terganggu karena masyarakat dan pemerintah daerah setempat tidak mengelolanya dengan tepat. “Jangan sampai alam terganggu karena kita mengelolanya tidak tepat,” tegas Doni.

Doni yang sebelumnya melakukan kunjungan kerja terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur, langsung menuju ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sesuai instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana banjir bandang di Luwu Utara.

Doni melakukan perjalanan dengan helikopter dan mendarat di Bandar Udara Andi Djemma Masamba bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Doni menceritakan analisa secara visual dari jarak jauh menggunakan helikopter.

”Jika melihat secara visual dari jarak jauh menggunakan helikopter, di wilayah Gunung Lero terlihat sebagian dari kawasan pepohonan itu mengalami longsor dengan kemiringan lebih dari 60 derajat dan yang hampir mendekati 90 derajat. Hal ini yang akan kami analisa lebih lanjut apakah terjadi karena hujan pada tanggal 12 sampai 13 Juli penyebab banjir bandang atau hujan sebelumnya serta akan dilakukan kajian terkait akibat potensi pembukaan lahan atau galian yang menyebabkan bencana banjir bandang yang sedang terjadi lebih parah dampaknya,” ungkap Doni.

Doni turut mengapresiasi gotong royong dari semua pihak dalam memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Luwu Utara. Menurutnya, gotong royong menjadi modal sosial terbaik dalam penanggulangan bencana.

“Jalan menuju kawasan ini cukup macet karena banyak yang memberi bantuan bagi masyarakat terdampak ke Kantor Bupati Luwu Utara. Ini adalah modal sosial yang paling bagus karena kesadaran masyarakat saling menolong,” tambah Doni.

Doni juga menjelaskan, BNPB akan mempercepat proses bantuan dan melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk setiap rumah yang tergolong rusak berat akan dibantu dengan dana 50 juga rupiah yang diserahkan kepada masyarakat sudah dalam bentuk bangunan.

Untuk rumah yang tergolong rusak sedang akan diberikan bantuan dana sebesar Rp 25 juta, sedangkan yang tergolong rusak ringan akan diberikan bantuan dana sebesar sekitar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Hal ini merupakan program nasional dan pemerintah kabupaten dapat mengusulkan nama dan alamat warga yang rumahnya rusak terdampak banjir bandang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara juga mengingatkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Luwu Utara untuk tetap waspada penularan Covid-19 dan melaksanakan protokol kesehatan.

“Kita masih dalam situasi pandemi jadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kita merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun karena belum ada vaksin, protokol kesehatan adalah harga mati. Di wilayah Kabupaten Luwu Utara harus tetap disiplin melakukan protokol kesehatan,” ujar Juliari.

(RZD)