“Tidak ada yang bisa menghindar, karena Covid-19 menyebar ke semua lapisan masyarakat. Data BPS menunjukkan, bulan Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin sebanyak 23 ribu jiwa untuk wilayah Sumut,” kata Gunawan, Sabtu (18/7).

Gunawan menilai, angka kemiskinan yang melonjak di Maret bukanlah sepenuhnya karena Covid-19. Dirinya tidak yakin kenaikan angka sebanyak 23 ribu itu hanya terjadi di bulan Maret semuanya.

“Karena di bulan Maret ini awal ditemukannya kasus. Memang ada karantina di situ. Tetapi tidak seharusnya lantas angka kemiskinan mengalami kenaikan,” ujarnya.

Diterangkannya, dampak dari perang dagang terhadap kemiskinan sudah mulai terasa di pertengahan 2019. Tren angka kemiskinan pada dasarnya sudah naik sebelum Covid-19. Namun lompatannya baru dirasakan di Maret.

“Jika ditarik data nantinya dari maret 2020 ke September 2020, potensi lompatan jumlah angka kemiskinan akan lebih besar,” ujarnya.

Diungkapkan Gunawan, saat pemerintah berupaya untuk menyelamatkan daya beli masyarakat, maka yang paling utama adalah bagaimana caranya agar batuan sosial yang diberikan benar-benar bisa menjangkau masyarakat miskin.

“Jadi di sini data yang harus dikumpulkan adalah data yang bisa diupdate setiap hari. Jadi tidak mengunakan acuan data BPS per semester tersebut,” terangnya.

Dari data BPS terlihat bahwa garis kemiskinan pada Maret di Sumut itu tercatat sebesar 502 ribu. Jadi pada dasarnya sudah bisa dipetakan bagaimana bentuk bantuan ke masyarakat dengan mengacu ke data tersebut.

“Setiap warga miskin setidaknya bisa dibantu maksimal setara uang tunai 500 ribuan per bulan,” ucapnya.

Diterangkannya, kalau ada 1,28 juta masyarakat miskin, maksimal butuh uang sebanyak Rp 640 miliar per bulan. Hal ini hitungan paling besar, karena pada dasarnya tidak semua masyarakat miskin tidak memiliki pendapatan sama sekali.

“Saat Maret lalu saya pernah menghitung setidaknya kita butuh Rp 528 miliar untuk bantu masyarakat terdampak Covid-19,” terangnya.

Disebutkan Gunawan, masalah kemiskinan ini sulit untuk ditekan dalam waktu dekat. Beberapa masalah mendasar seperti kondisi ekonomi global yang masih saja bermasalah. Setidaknya butuh paling cepat 2 tahun agar angka kemiskinan ini bisa ditekan diangka sebelum masa Covid-19.

“Masalah peningkatan kemiskinan di Sumut ini lebih dipengaruhi oleh penurunan serta hilangnya sejumlah pendapatan masyarakat, yang berimbas ke daya beli. Untuk harga kebutuhan pokok, Sumut justru trennya dalam penurunan harga selama 3 bulan terakhir,” tandasnya.

(RZD)