"Kita akan melaksanakan kegiatan berupa diskusi publik, kerja sama Media Delegasi dan Pusdikra Sumut," kata Ketua Panitia, Amirsyam, Kamis (20/8).

Dijelaskannya, tema ini diangkat karena proses belajar yang berjalan selama masa pandemi ini banyak memunculkan persoalan, khususnya para peserta didik dan orang tua siswa.

"Sudah lebih enam bulan proses belajar mengajar terhenti. Pola belajar diubah, yang tadinya berlangsung secara tatap muka menjadi virtual. Faktanya, banyak persoalan baru muncul, mulai dari ketiadaan perangkat bagi orang tua siswa yang kurang mampu, gangguan sinyal telekomunikasi, mahalnya paket data, diperparah dengan ketidakmampuan sebagian besar orang tua dalam memahami mata pelajaran anak-anaknya," terang Amirsyam.

Fakta tetsebut terekam di lapangan, dan akhirnya menimbulkan kepanikan, orang tua dan anak peserta didik tidak sinkron. Jjika kondisi ini dibiarkan terus, potensi kegagalan capaian pendidikan, khususnya di Kota Medan sangat mengancam.

"Pemko Medan atau Dinas Pendidikan belum memiliki aturan yang jelas, hanya mengirimkan surat edaran ke beberapa sekolah yang isinya pelarangan pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi, dan mengubah proses belajar tatap muka menjadi virtual, lengkap dengan sanksi jika ada sekolah yang masih melakukan proses belajar tatap muka. Ini ironis tanpa ada aturan dan regulasi yang jelas, apa dan bagaimana terkait pelaksanaan di lapangan. Akhirnya banyak membuat bingung para orang tua," tutur Amirsyam.

Diharapkan melalui diskusi publik ini pencerahan diperoleh, baik guru dan orang tua ada kesepemahaman dalam melihat kondisi pandemi yang ada.

Diskusi publik ini menghadirkan pembicara dari praktisi dan tokoh pendidikan, di antaranya Mardianto (Sekretaris Senat Universitas UIN Sumut), Adlan (Kadis Pendidikan Medan), Alfian Hutauruk (Sekdis Pendidikan Sumut), Aulia Rahman (Ketua Komisi II DPRD Medan), Mansyur Hidayat Pasaribu (Direktur Pusdikra Sumut) dan Arjon Turnip dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

(RZD)