Pembangunan dilaksanakan lintas kementerian dan lembaga, diawaki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Pembangunan itu semakin cepat semenjak pemerintah mendapatkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 386 hektare.

Nantinya TCR diprediksi akan menjelma seperti Nusa Dua Bali. Pembangunan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya yang berada di tiga desa, yaitu Desa Sigapiton, Desa Pardamean Sibisa, dan Desa Motung.

Direktur Destinasi BPODT, Tata Syafaat Ridwanullah mengatakan, sejauh ini progres pembangunan TCR cukup baik. Beberapa penyusunan perencanaan terus digarap.

“Kementerian PUPR sudah melakukan penyusunan rencana induk (masterplan) dan sudah mengarah ke Detail Engineering Drawing atau DED,” katanya, Senin (31/8).

Saat ini pengembangan kawasan masih dilakukan di bagian selatan. Pemerintah sudah merampungkan akses jalan sepanjang 1,9 Km. Sudah dimulai sejak 2019 lalu. Sekarang ini dari Balai Jalan Nasional, meneruskan tahap kedua. Nanti totalnya sekitar 8 Km.

Untuk perencanaan seperti pembangunan pagar kawasan hingga gerbang masuk juga sudah dirampungkan. BPODT masih menunggu perampungan DED lanskaping dan utilitas penunjang lainnya hingga akhir 2020. Sehingga bisa digarap pada 2021.

“Karena kita saat ini juga terkena dampak penghematan anggaran, pagar yang harusnya sudah terbangun tetapi kami harus reschedule. Tapi kita percepat di 2021 dan 2022,” ujar Tata.

Setelah semua utilitas dasar rampung, giliran investor yang akan membangun berbagai amenitas. Saat ini, pemerintah sudah memiliki The Kaldera Toba Nomadic Escape yang sudah rampung dan bisa dinikmati wisatawan.

“Bersamaan dengan pembangunan itu, kalau ada investor yang akan melakukan pembangunan, kita akan langsung mulai,” terang Tata.

Pelibatan Masyarakat Menjadi Prioritas

Sembari melakukan pembangunan fisik, BPODT juga menggenjot peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Pihaknya sudah menyiapkan berbagai program pengembangan masyarakat. Mulai dari sisi pertanian, pendidikan hingga kepariwisataan. Setelah TCR rampung, masyarakat setempat bisa mengambil peran di sana. Pengembangan masyarakat difokuskan kepada tiga desa sekitar.

Teranyar, BPODT melakukan pelatihan tarian tradisional di Desa Sigapiton. Kemudian kerja sama dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian warga, sehingga bisa menjadi produk kreatif yang memiliki nilai jual lebih di pasaran.

Potensi pertanian seperti, padi, kopi, bawang dan lainnya bisa menjadi produk unggulan jika dimanajemen dengan baik. Dengan potensi yang begitu besar, tiga desa ini akan dijadikan sebagai desa wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah mempersiapkan rencana induk pengembangan Sigapiton, Pardamean Sibisa dan Motung sebagai desa wisata.

Pembangunan ini pun mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Mereka ingin pembangunan terus dilanjutkan supaya bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

“Kita sangat senang, kita sangat bangga, pemerintah pusat memberikan kesempatan pada daerah kita untuk dibangun. Saya pastikan kami dari Bius Nadapdap, sangat mendukung program kerja pemerintah,” ujar Salah seorang tokoh masyarakat adat Desa Sigapiton, Tohonan Nadapdap.

Jaga Komitmen

Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo menjelaskan, pihaknya akan menjaga komitmen tentang pelibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan TCR. Dia berharap masyarakat setempat bisa meningkatkan kualitas diri, supaya bisa terlibat dalam kepariwisataan.

“Untuk desa wisata, pembangunannya akan dimulai 2021. Khususnya pembangunan fasilitas dasar untuk mendukung aksesibilitas wisatawan yang akan hadir,” jelasnya.

“Kalau masyarakat bersedia dan ikut mendukung dengan menyediakan lahan, maka pembangunan desa wisata ditargetkan dapat dimulai awal tahun 2021. Ini pastinya akan perlu banyak tenaga kerja dan prioritas adalah dari masyarakat setempat,” ujar Arie.

Saat ini BPODT telah mempekerjakan puluhan warga desa di sekitar TCR di berbagai bidang. Mereka direkrut BPODT untuk membantu kelancaran pembangunan Kawasan TCR sebagai kawasan pariwisata bertaraf internasional.

“Perlu juga ditekankan, pemberdayaan masyarakat sekitar bukan berarti hanya menjadi pegawai, tetapi diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan hingga saat operasional. Selama ini hal itu sudah dilakukan,” tandasnya.

(JW/RZD)