Pemerintah Kota Medan yang memiliki kewenangan dalam penanganan pandemi Covid-19 dinilai enggan menjalankan saran-saran yang diberikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Medan.

"Kita lihat di posisi masing-masing. Semuanya kaum terpelajar. Mereka pun punya kewenangan di situ. Kita sudah menyampaikan solusi, diterima atau tidak itu kewenangan mereka (pemimpin daerah)," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Medan, dr. Wijaya Juwarna Sp.THT-KL, Senin (31/8).

Wijaya menuturkan bahwa IDI Kota Medan sudah mengamati sejak Covid-19 mewabah. Hampir seluruh rumah sakit menangani Covid-19 di Kota Medan. Menurutnya kondisi ini tidak bagus.

"Ibaratnya kalau kebakaran, sudah kebakaran semuanya kita ini. IDI menyarankan paling tidak sebagian wilayah yang kebakaran itu, fokus dulu diredakan kebakaranya sehingga bisa jadi tempat evakuasi. Tapi sampai sekarang belum juga tampak tindakan seperti yang disarankan," tuturnya

Padahal kondisi tersebut, imbuh Wijaya, sudah disarankan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPP) Kota Medan dan Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan sejak awal pandemi. Artinya bersihkan minimal tiga rumah sakit dari pasien Covid-19.

"Beberapa rumah sakit tidak boleh lagi menangani pasien Covid-19 yang baru. Setelah bersih, bisa menangani pasien non covid secara maksimal. Dan dokter-dokter yang tidak bertugas langsung menangani pasien Covid-19, bisa bermanfaat dengan baik juga. Tapi sampai saat ini keadaan masih sama saja," jelasnya.

Akademisi Kesehatan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Putra Apriadi Siregar, S.KM., M.Kes menjelaskan, dalam penanganan Covid-19 sebenarnya yang terpenting adalah edukasi.

"Hingga kini masyarakat merasa Covid-19 tidak ada. Ini yang harus diedukasi terlebih dahulu oleh gugus tugas melalui Puskesmas untuk edukasi," tandasnya.

(JW/EAL)