Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) berjalan bersama Menko Polhukam Mahfud MD saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Analisadaily.com, Jakarta - Tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Bambang meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tegas menegakkan protokol kesehatan, karena terus meningkatnya kasus Covid-19, dan proses persiapan Pilkada 2020 telah berlangsung.
“Karena dari rangkaian kegiatan itu telah terdeteksi banyak kasus Covid-19. Pada hari Sabtu (5/9), dilaporkan, tidak kurang dari 69 petugas Bawaslu Boyolali terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Bamsoet, dilansir dari
Antara, Senin (7/9).
Bahkan, beberapa bakal pasangan calon di sejumlah daerah dilaporkan terpapar Covid-19. Bamsoet juga menilai pelanggaran protokol kesehatan terlihat nyata dalam kegiatan pendaftaran bakal paslon.
“Misalnya di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan,” sebutnya.
Ketika protokol kesehatan dilanggar, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jangan segan-segan meminta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban.
“Juga meminta bantuan dari prajurit TNI/Polri yang ditugaskan menegakkan protokol kesehatan di ruang publik,” ujarnya.
Jika setiap pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada di 270 daerah gagal mengendalikan kegiatan simpatisan dan masa pendukungnya, menurut Bamsoet pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan akan marak terjadi.
“Jika langkah itu tidak berjalan, kegiatan pilkada justru bisa memicu lonjakan jumlah kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan,” tandasnya.
(RZD)
