"Saya sangat yakin dan optimis karena tidak ada alasan apapun untuk tidak mengaktifkan kembali kilang minyak. Sekarang Sumut penduduk semakin banyak. Aktivitas produksi semakin tinggi dan ke depan menjadi wilayah industri. Sudah tentu membutuhkan kilang energi yang kuat dan solid," kata MS Kaban usai menghadiri deklarasi Forum Komunikasi Kilang Minyak Pangkalan Brandan (Forkomandan) di kawasan wisata mangrove Pantai Tiram, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sabtu (12/9).

Mantan Ketum Partai Bulan Bintang ini juga mengapresiasi terbentuknya Forkomandan.

"Ini merupakan langkah awal untuk mengusulkan kembali agar kilang minyak Pangakalan Brandan ini ditingkatkan kapasitasnya, kemudian diaktifkan seperti kilang kilang minyak di daerah lain," jelasnya.

Menurutnya kilang Pangkalan Brandan memiliki pengalaman produksi dan pengalaman kontribusi terhadap negara.

Selain itu kilang minyak Pangkalan Brandan juga masih memiliki sumber daya yang perlu digeneralkan dengan teknologi baru.

"Sehingga kapasitas kilang minyak bisa ditingkatkan dan juga mampu mensuplai kebutuhan wilayah Sumut, Aceh dan sepanjang Sumatera," terangnya.

Aktivis Lingkungan Sumut, Dewi Budiati Teruna Jasa Said, yang hadir dalam acara itu juga yakin kilang minyak Pangkalan Brandan dapat beroperasi kembali.

Dia berharap forum ini menjadi wadah komunikasi untuk bersuara dan berdiskusi guna mencapai tujuan.

Ketua Forkomandan, Iriansyah, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kilang minyak Pangkalan Brandan adalah kilang minyak pertama di Indonesia yang telah banyak memberikan sumbangsih luar biasa kepada Indonesia.

"Namun kini semua itu seakan terlupakan. Maka pantaslah kami berjuang atas bagian masyarakat Teluk Aru untuk menuntut dibuka kembali kilang minyak Pangkalan Brandan serta memberi perhatian lebih masyarakat Pangkalan Brandan," sebutnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu Pimpinan Pertamina RU II Pangkalan Brandan M. Natsir, Camat Babalan Fajar Aprianta Sitepu, Camat Besitang Ibnu Hajar, tokoh masyarakat Yan Syahrin, Syahrum Hakim, Kadis Perikanan dan Kelautan Langkat, anggota DPRD Langkat Dedi Kaisa dan pengurus Forkomandan.

(HERS/EAL)