Pada tahun anggaran 2020, Kemenhub menganggarkan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk program padat karya.

Program padat karya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan.

Adapun tujuan dari program padat karya yaitu untuk mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin; memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono menyampaikan, program padat karya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar; dan peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir).

"Sampai bulan September Tahun 2020 ini telah terserap tenaga kerja sebanyak 16.686 orang untuk program padat karya di sektor transportasi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia," ujar Djoko di Jakarta, Jumat (25/9).

Jenis padat karya di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. Masing-masing dari Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Perhubungan telah melaksanakan program padat karya tersebut dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, program padat karya sempat mengalami hambatan di beberapa lokasi bahkan sempat ada penghentian pelaksanaan konstruksi oleh pihak Pemda/Masyarakat karena pandemi Covid-19.

"Namun Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan tim satgas Covid-19 setempat sehingga pelaksanaan konstruksi termasuk kegiatan padat karya tetap dapat berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan," tutur Djoko.

Djoko menambahkan, kebijakan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2021 program padat karya menjadi prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain; pemeliharaan dan pembangunan terminal, Bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, pekerjaan padat karya Ditjen Perhubungan Darat antara lain; pemasangan dan pembersihan rambu jalan, rehabilitasi jembatan timbang dan pembersihan terminal tipe A.

Kegiatan dilakukan di 33 provinsi, 297 kabupaten/kota dan 354 desa. Dari target 10.397 orang yang dilibatkan dan Rp 46,5 miliar anggaran yang disediakan, realisasi sampai saat ini adalah 3.919 orang (45 persen) dan dana yang disalurkan Rp 14,4 miliar (31 persen).

Budi mengakui adanya kendala pelaksanaan proyek padat karya di Ditjen Perhubungan Darat sehingga ada beberapa pekerjaan yang ditunda.Namun ia optimis sampai akhir tahun target-target tersebut bisa tercapai.

(TRY/EAL)