Massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) menilai Kejari Palas lambat dan tidak transparan dalam penanganan BOS Afirmasi yang melibatkan 70 lebih Kepala SD dan SMP.

"Kami minta penanganan kasus BOS Afirmasi tahun 2019 bisa dituntaskan. Kami sudah muak mendengar janji-janji terus," ungkap Ali Aman, koordinator aksi, Senin (26/10).

Massa juga menilai Kejari Palas tidak memiliki semangat dalam penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

"Patut kita duga, sejak kasus BOS Afirmasi dilaporkan ke Kejari Palas, sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat," tegas Ali Aman.

Massa AMAK juga meminta Kejari Palas tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan korupsi BOS Afirmasi.

"Sebagai penegak hukum, kami minta Kejari Palas harus transparan dan memeriksa Kadis Pendidikan," ungkapnya.

Menjawab aksi tersebut Kepala Seksi Intelijen Kejari Palas, Parlindungan Hasudungan Sidauruk mengatakan, saat ini kasus dana BOS Afirmasi masih dalam proses penyidikan.

"Untuk kasus BOS Afirmasi sesuai tuntutan adek-adek, saat ini dalam proses penyidikan," kata Parlindungan.

Saat ini juga, kata Parlindungan, ada 12 kepala sekolah dipanggil dan sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Parlindungan juga membantah kalau penanganan kasus BOS Afirmasi tidak transparan.

"Selama ini saya kira tidak ada yang ditutup-tutupi, alur pemeriksaannya jelas," ungkap Parlindungan.

Parlindungan menjelaskan, semua pihak yang terindikasi terlibat dalam BOS Afirmasi dipastikan akan diperiksa, termasuk Kadis Pendidikan.

"Semua diperiksa, termasuk Kadis Pendidikan," tegas Parlindungan.

Ia menegaskan, mereka butuh 50 hari kerja untuk menangani satu persoalan.

"Jadi, tolong beri waktu kepada kami untuk menuntaskan persoalan ini," pinta Parlindungan.

Sebelumnya, massa AMAK juga sudah melakukan aksi ke Kantor Dinas Pendidikan. Mereka mendesak bupati untuk segera mengevaluasi Kadis Pendidikan yang diduga ikut punya andil dalam persoalan BOS Afirmasi.

(ATS/RZD)