Namun kenyataannya, dalam perkembangannya, saat ini Kota Medan sangat tertinggal dibandingkan dengan kota-kota lain. Akademisi Fisip USU, Indra Fauzan mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pada periode kepemimpinan Kota Medan sebelumnya, bahkan sampai saat ini, program pembangunan tak diawali dengan perencanaan yang baik.

"Tidak ada perencanaan yang baik dalam program pembangunan, nyaris di seluruh sektor," katanya, Kamis (29/10).

Akibatnya, seluruh program pembangunan yang ada seolah-olah berjalan sendiri alias autopilot. Dalam pembangunan kota misalnya, RTRW yang seharusnya menjadi rujukan sering kali diabaikan.

"Kondisi ini membuat program pembangunan terkesan sembarangan, yang pada ujungnya berdampak negatif terhadap lingkungan. Ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi kurang, dan masalah banjir makin parah," ucap Indra.

Menurut Indra, belum lagi dengan birokrasi yang masih amburadul dan belum sepenuhnya transparan, kasus korupsi yang menjerat wali kota dan sejumlah pejabat, membuat pembangunan di Kota Medan tidak pernah ada kemajuan.

"Lihat saja kondisi jalan di inti kota dan yang di tingkat kelurahan, rusaknya semakin permanen. Ditambah adanya ‘wisata’ banjir di setiap sudut jalan bila hujan menngguyur Kota Medan. Sudah bisa kita pastikan, pemimpin kita ini hanya duduk diam," ujarnya.

Pola kota autopilot yang terjadi selama ini semakin menegaskan kembali bahwa kinerja Pemko Medan masih negatif. Pelayanan publik yang diprogramkan masih sebatas jargon semata. Apabila warga ingin mengurus kelengkapan administrasi kependudukan, masih melewati birokrasi yang panjang.

Ke depan, kata Indra, kota ini membutuhkan pemimpin yang handal. Pemimpin yang mau terjun langsung ke lapangan dan mencari tahu masalah di masyarakat. "Pemimpin yang andal, mau melakukan perubahan demi kepentingan masyarakat," katanya.

Indra mengungkapkan bahwa yang paling utama, Wali Kota Medan ke depan harus mampu berkolaborasi dengan seluruh pihak, terutama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan daerah-daerah penyangga, seperti Kota Binjai dan Deliserdang.

Hal ini berkaitan dengan proyek infrastruktur dan pembangunan di sektor lain. Tentu perlu pemimpin yang handal dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak, akselerasi tinggi, serta punya komitmen kuat untuk membangun kota.

"Pembangunan kota ini tidak bisa jalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari pusat, provinsi, daerah penyangga dan masyarakat harus dilibatkan. Tentu butuh pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam urusan seperti ini," pungkas Indra.

(JW/RZD)