Grup "Hentikan Pencurian", yang menyerukan "tindakan awal untuk melindungi integritas suara," menambahkan 1.000 anggota baru setiap 10 detik dan telah berkembang menjadi 365.000 anggota dalam sehari.

"Kelompok itu diorganisir seputar delegitimasi proses pemilihan, dan kami melihat seruan yang mengkhawatirkan untuk kekerasan dari beberapa anggota," kata seorang juru bicara Facebook dilansir dari Reuters, Jumat (6/11).

Pendukung kelompok mengatakan mereka mengorganisir protes damai, telah bekerja keras untuk mengawasi komentar tersebut dan bahwa Facebook tidak memberikan peringatan.

Chris Barron, juru bicara kelompok itu, mengatakan lawan politik juga mengorganisir protes tetapi tidak dilarang.

“Jika Facebook ingin menjadi penengah kebenaran, maka mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Barron.

Facebook mengatakan penghapusan grup itu sejalan dengan "tindakan luar biasa" di tengah "ketegangan yang meningkat."

Langkah-langkah yang diperkenalkan Facebook pada hari Kamis termasuk memperingatkan pengguna, bahwa hasil belum final serta membatasi berapa banyak orang yang diperlihatkan video langsung tentang pemilu, atau unggahan yang diyakini algoritme perusahaan mengandung misinformasi politik.

Selama berbulan-bulan, Trump dan sekutu Republik telah meletakkan dasar untuk meragukan integritas suara jika presiden kalah dalam pemilihan ulangnya.

Ketika penghitungan semakin meningkatkan peluang bagi penantang Demokrat Trump, Joe Biden, dan ketika penyiar AS dan outlet media utama lainnya menepis klaim kemenangan Trump, presiden dan pendukungnya telah menggunakan media sosial untuk mencoba membalikkan narasi, mengambang konspirasi.

Teori menggunakan hashtag #StopTheSteal.

Tetapi perusahaan media sosial telah mengisyaratkan kurangnya kesabaran terhadap disinformasi dan seruan untuk melakukan kekerasan.

Sebelas dari 32 tweet presiden sejak Hari Pemilihan pada hari Selasa telah ditempatkan di belakang label peringatan yang mengatakan bahwa mereka disengketakan, mendorong dia untuk menggunakan email dan media lain untuk menyuarakan klaimnya, kata para peneliti.

“Platform media sosial tidak dapat membiarkan dirinya digunakan untuk memicu aktivitas anti-demokrasi dan berpotensi kekerasan,” kata Paul Barrett, wakil direktur Stern Center for Business and Human Rights Universitas New York.

(CSP)