Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, penurunan jumlah pemudik terjadi disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk tidak mudik di masa pandemi untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub diprediksi sebanyak 73 persen masyarakat memilih tidak mudik, sedangkan sebanyak 27 persen tetap melakukan perjalanan,” kata Budi, Jumat (4/12).

Dalam paparannya Dirjen Budi menjelaskan, meskipun hanya sedikit persentase pergerakan orang untuk bepergian pada masa libur akhir tahun ini, namun pihaknya tetap mempersiapkan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengantisipasi adanya lonjakan pemudik.

Mayoritas asal calon pemudik dalam survey tersebut berasal dari Jabodetabek (31%) dan akan melakukan perjalanan Jawa Tengah (20%), Jawa Timur (13%), dan Jawa Barat (10%).

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait baik Kepolisian maupun Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Adapun nantinya akan ada pembatasan operasional angkutan barang arah keluar Jabodetabek yang berlaku pada masa arus mudik I tanggal 23 Desember 2020 pukul 00.00 WIB sampai 24 Desember 2020 pukul 24.00 WIB dan pada masa arus mudik II pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 00.00 WIB sampai 31 Desember 2020 pukul 24.00 WIB,” jelas Budi.

Sementara itu, untuk pembatasan operasional angkutan barang arah masuk Jabodetabek pada masa arus balik I pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 00.00 WIB hingga 28 Desember 2020 pukul 08.00 WIB dan pada masa arus balik II pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 12.00 WIB hingga 4 Januari 2021 pukul 08.00 WIB.

“Pembatasan ini hanya berlaku pada jalan tol Jakarta-Cikampek-Palimanan,” tutur Budi.

Budi menambahkan, dari hasil rapat koordinasi bersama pihak terkait, menjelang Nataru 2020/2021, Pemerintah fokus terhadap peningkatan pengawasan operasional travel gelap, peningkatan pengamanan ruas jalan dan rest area di tol Trans Sumatera.

Antisipasi bencana berdasar perkiraan curah hujan tinggi Desember- akhir Februari, mensiagakan kendaraan alat berat DRU (Disaster Relief Unit) pada lokasi rawan bencana, memastikan kesiapan (kemantapan) infrastruktur baik jalan tol dan non tol oleh Kementerian PUPR.

Budi menjelaskan, guna memperlancar penyelenggaraan angkutan Nataru 2020/2021 pihaknya akan melakukan rampcheck pada 5.000 kendaraan baik bus AKAP maupun bus pariwisata dan kapal penyeberangan.

“Rampcheck akan dilakukan untuk bus maupun kapal penyeberangan, untuk bus kesiapan sarananya sebanyak 50.317 unit dan kapal penyeberangan sebanyak 218 unit. Selain itu kesiapan prasarana juga dilakukan yakni kesiapan sebanyak 105 Terminal di 30 Provinsi serta 15 lintas SDP agar masyarakat yang ada di daerah-daerah dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” terangnya.

(TRY/CSP)