"Sampai 31 Desember 2020, seluruh permohonan yang masuk tidak ada terkendala, semua pembayaran diselesaikan," kata Pelaksana tugas Kepala BPKAD Trianta, Selasa (5/1).

Namun demikian, pembayaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah bisa dibayarkan terbantu karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp,35 milyar 2020 untuk penanggulangan Covid-19 tidak habis dibelanjakan.

Sehingga kekurangan anggaran untuk pembayaran yang menjadi kewajiban pemerintah tidak ada yang tertunda.

"Jadi kan untuk 2020 ada dana Rp, 8,5 milyar perolehan dana insentif daerah, dan dana itu peruntukannya untuk penanggulangan Covid-19. Akibat adanya dana DID itu, dana Rp,35 milyat untuk penanggulangan Covid -19 tidak semuanya habis dibelanjakan," kata Trianta.

Selain BTT Rp,35 milyar yang tidak habis dibelanjakan, Padanglawas juga menerima dana bagi hasil (DBH) kurang bayar dari pemerintah pusat kurang lebih Rp,13 milyar 2020.

"Jadi kekurangan anggaran akibat PAD tidak tercapai bisa tertutupi," kata Trianta.

Diketahui, target PAD Palas pada 2020 sebesar Rp 81,2 miliar setelah terjadi perubahan APBD. Sedangkan sebelumnya dipatok sebesar Rp 72 miliar saat R-APBD 2020.

Namun data yang diperoleh dari Januari sampai Desember 2020, dari target PAD Rp 81,2 miliar baru tercapai sekitar 54 persen.

Menanggapi minimnya capaian PAD tahun lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Palas, Arpan Nasution telah berjanji akan segera memanggil Gunung Tua Daulay selaku Pelaksana tugas Kaban Bapenda.

"Akan kita panggil secepatnya, kenapa bisa seperti itu, kita mau dengar dulu langsung apa kendalanya," kata Arpan di Sibuhuan

(ATS/CSP)