Suu Kyi dan presiden negara itu ditahan setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan penipuan dalam pemilihan November.

"Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki dalam sebuah pernyataan dilansir dari Channel News Asia, Senin (1/2).

"Kami "mendesak militer dan semua pihak lain untuk mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum, dan membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambahnya.

Militer pekan lalu mengisyaratkan pihaknya dapat merebut kekuasaan untuk menyelesaikan klaim penyimpangan dalam pemungutan suara, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi dengan mudah.

Bukan hanya AS, Australia juga menuntut agar tentara Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan para pemimpin terpilih lainnya, memperingatkan militer "sekali lagi berusaha untuk merebut kendali" negara itu.

"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata menteri luar negeri, Marise Payne dalam sebuah pernyataan.

Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan Senin pagi sebagai bagian dari kudeta, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak dalam pemilihan umum.

Pemungutan suara di Myanmar pada bulan November hanyalah pemilihan demokratis kedua yang dilihat negara itu sejak keluar dari cengkeraman kekuasaan militer selama 49 tahun pada tahun 2011.

"Kami sangat mendukung pertemuan kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020," kata Payne.

(CSP)