Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) meninjau fasilitas di Puskesmas Cikarang saat peresmian PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/2/2021) (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)
Analisadaily.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut, pemerintah pusat dan daerah kewalahan lawan pandemi Covid-19. Hal ini karena lemahnya kedisplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, dan rapuhnya aktivitas tes, telusur, dan penanganan.
Dilansir dari CNBCIndonesia, Senin (1/2), pria yang biasa disapa Kang Emil ini mengungkapkan, ada 3 benteng untuk melawan penularan Covid-19.
Benteng pertama, 3M atau menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun, benteng pertahanan ini bisa ditembus karena kurang disiplinnya masyarakat Indonesia menerapkan protokol kesehatan.
Benteng kedua, 3T atau testing, tracing (penelusuran), dan treatment (penanganan).
Saat ini rasio pelacak di Indonesia baru 1:4 atau 1 kasus hanya 4 orang yang terlacak. Padahal standar World Health Organization (WHO) harusnya 1 kasus mampu melakukan pelacakan pada 30 orang.
Benteng ketiga, rumah sakit. Menurut Ridwan Kamil, saat ini Covid-19 sedang berusaha menggerogoti benteng ketiga, terlihat dari penuhnya rumah sakit termasuk di Jawa Barat.
"Sekarang benteng 3M jebol, benteng 3T rapuh, maka musuh sekarang lagi menyerang benteng terakhir," ungkap Ridwan Kamil dalam acara Deklarasi Komitmen Kolaborasi untuk Jawab Barat - Penyelesaian Pandemi dari Puskesmas.
Ridwan Kamil mengungkapkan, untuk memperbaiki masalah ini, pemerintah Jawa Barat akan menerapkan strategi baru dengan memperkuat benteng kedua melalui penambahan 500 tenaga medis yang akan disebar ke 100 Puskemas dalam program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa).
Nantinya setiap Puskemas di Jawa Barat akan ada 5 orang yang khusus menangani Covid-19. Namun program ini masih terkendala masalah anggaran.
"Kita sekarang ada 500 orang, 500 juga anggarannya Rp 80 miliar yang saya sediakan. Kenapa cuma 500 Pak Gubernur? Duitnya juga, ya, seadanya hatur lumayan. Makanya harapannya Pak Menkes paham triliunan dari Pak Menkes gitu kan, miliar dari kami, sebagian miliar dari kota/kabupaten supaya tidak 100 tapi 1.000 Puskesmas," tandasnya.
(RZD)