Presiden Amerika Serikat, Joe Biden membahas tindakan baru terhadap Myanmar atas kudeta militer. (AFP/Saul Loeb)
Analisadaily.com, Washington - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan, Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap militer Myanmar termasuk membekukan akses ke aset yang berbasis di AS.
Militer harus melepaskan kekuasaan," kata Biden dilansir dari
Channel News Asia, Kamis (11/2).
Biden mengatakan, pemerintahannya memutus akses para jenderal ke dana US $ 1 miliar di Amerika Serikat dan akan segera memberlakukan sanksi baru.
"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat," ujar Biden.
Kata dia, pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi minggu ini. Dia menegaskan kembali, Amerika Serikat tidak akan mengekang bantuan ke Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.
Hukum AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.
Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah berada di bawah sanksi perjalanan dan keuangan AS atas kampanye brutal Myanmar terhadap sebagian besar orang Muslim Rohingya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price mengatakan, Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengoordinasikan tindakannya dengan sekutunya.
"Kami dapat mengenakan biaya yang bahkan lebih curam dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang berpikiran sama," kata Price.(CSP)
