"Bisa dikatakan jumlah murid adalah penyebab tutupnya Madrasah itu. Awalnya ada 21 murid, terakhir saya terima laporan hanya tinggal 9 orang,” kata anggota Komisi I, Jayanti Sari, Rabu (24/2).

Jayanti sangat menyayangkan bila MTs itu harus ditutup. Dia menyatakan sudah tiga kali meninjau Madrasah tersebut, baik dengan Komisi maupun secara pribadi. Dalam kunjungan pertama, Jayanti menceritakan, proses belajar mengajar masih semangat walaupun dengan jumlah murid minim yakni 21 dan yang aktif ke sekolah sekitar 17 siswa.

Pada pertemuan kedua, lanjut Jayanti Sari, pihak sekolah mulai putus asa. Mereka hanya menggantungkan harapan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, jika mengharapkan dari wali murid jelas masing-masing tidak mampu.

”Pertemuan kedua saya membawa pejabat Disdikbud tapi berhubung MTs dibawah Kemenag saya pikir untuk langkah pertama saya harus berkoordinasi kembali dengan pihak Kemenag bagaimana solusi dari mereka untuk permasalahan sekolah ini,” ujar politisi muda PKS ini.

Sementara ungkap Jayanti Sari, saat kedatangan ketiga ia merasa kecewa ternyata sekolah itu telah tutup. Namun dewan asal Dapil 2 ini tidak ingin menyalahkan pihak manapun atas ketidak tanggapan terhadap dunia pendidikan ini.

”Ini salah kita karena telah membiarkan hasrat ingin belajar anak-anak. Ketidakpedulian kita telah menutup rapat pintu-pintu kelas di sekolah itu,” sesal Jayanti.

Madrasah setingkat SMP di wilayah pesisir ini hanya memiliki tiga ruang kelas dengan kondisi mengenaskan, plafon asbes jebol dan dinding papan mulai lapuk dimakan usia. Kini 21 generasi bangsa tersebut harus putus sekolah bersamaan dengan libur panjang di masa pandemi Covid-19.

"Hal ini diperkuat karena sisa ke 9 anak-anak Madrasah yang aktif masuk itu tidak lagi muncul ke sekolah," ucap Jayanti.

Menurut dewan asal Dapil 2 ini, rata-rata yang sekolah di sana hanya anak-anak yang tidak punya kendaraan untuk transportasi sekolah di ibu kota kecamatan, atau anak-anak ”buangan” dari sekolah lain. Ia menyimpulkan, mungkin kondisi riil sekolah yang membuat masyarakat kurang tertarik mendaftarkan anak-anaknya di sana.

"Saya berniat menyalurkan aspirasi saya untuk mendukung sarana dan prasarana Madrasah, tapi bukan hanya itu permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu berkoordinasi lagi dengan pihak terkait. Saya juga tidak ingin aspirasi yang kita berikan menjadi sia-sia," pungkas Jayanti.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tamiang, Fadhli, melalui Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Abdul Wahab menjelaskan, sampai dengan hari ini Madrasah itu belum ditutup secara resmi. Terkait semakin berkurangnya murid membuat aktivitas Madrasah terhenti, pihak Kemenag belum bisa memastikan karena belum melakukan verifikasi.

"Kalau penutupan Madrasah harus melalui proses aturan. Namun secara kelembagaan status Madrasah tersebut masih ada," jelasnya.

Kemenag Aceh Tamiang segera melakukan tinjauan ke Madrasah menindaklanjuti laporan tutupnya Madrasah tersebut.

”Saat ini kami sudah buat program verivikasi formal ke lapangan. Setidaknya kalau ada siswa putus sekolah kemana mereka harus di mergerkan, terutama siswa kelas III tahun ini harus sekolah karena sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir,” sebut Abdul Wahab.

Berdasarkan data base Kemenag Aceh Tamiang, jumlah murid MTsS Pantai Balai sebanyak 18 orang dan 6 di antaranya adalah siswa kelas III. Tenaga pengajar termasuk kepala sekolah seluruhnya honorer.

Selama ini sekolah agama tersebut tetap mendapatkan kucuran dana Bos dari Kemenag sesuai jumlah murid. Kemenag Aceh Tamiang akan berupaya agar MTs Swasta Pantai Balai tetap buka.

”Prinsipnya Kemenag sendiri ingin mempertahankan Madrasah itu. Seandainya pun harus ditutup penyebab utamanya karena murid terlalu sedikit. Berkurangnya murid di sana juga karena sudah banyak sekolah-sekolah agama dan umum, termasuk Pesantren/Dayah di Seruway," terangnya.

(DHS/RZD)